Bansos Digital: Data Tanah dan Mobil Bisa Gugurkan Kelayakan

Integrasi tersebut membuat data dari beberapa layanan dapat dipakai untuk memeriksa identitas dan kepemilikan aset. Sistem dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional bersama sejumlah kementerian dan lembaga, dengan tujuan mendukung penyaluran bantuan tunai maupun nontunai secara lebih tepat sasaran.

Bagi warga, proses registrasi menjadi langkah penting agar pemerintah memiliki data untuk menilai kebutuhan dan kelayakan. Namun, tidak semua orang mempunyai telepon pintar atau terbiasa menggunakan aplikasi. Karena itu, pemerintah juga mengandalkan agen untuk membantu pendaftaran.

Registrasi sudah mencapai 18,8 juta KK

Dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial mencatat 18,8 juta kepala keluarga telah terregistrasi per 6 November 2026. Jumlah agen yang terdaftar melampaui 1,05 juta, sementara lebih dari 502 ribu agen tercatat aktif.

Tito mengatakan data registrasi mencakup warga yang wajahnya telah dikenali sistem untuk membantu pemeriksaan kelayakan. Angka tersebut menjadi gambaran capaian pendaftaran menjelang target pelaksanaan program pada 10 November 2026.

Percepatan registrasi juga dinilai membantu pemerintah daerah mengenali warga yang membutuhkan bantuan. Pemerintah daerah dapat memakai data itu untuk menyasar bantuan daerah dan mendukung target pembangunan, termasuk penurunan kemiskinan serta pengurangan stunting.

“Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah,” kata Tito.

Agen memiliki peran praktis dalam menjangkau warga yang kesulitan mendaftar sendiri. Pemerintah daerah diminta mempercepat registrasi dan membentuk tim yang melibatkan dinas sosial serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Aceh dan Bali mencatat registrasi tertinggi

Aceh mencatat capaian registrasi 51,25 persen, sedangkan Bali mencapai 50,73 persen. Keduanya menjadi provinsi dengan capaian tertinggi, masing-masing melampaui 50 persen.

Tito mendorong daerah lain membentuk satuan tugas percepatan. Ia menyarankan kepala dinas sosial memimpin tim, dinas dukcapil ikut terlibat, sekretaris daerah mengawasi, dan kepala daerah menjadi penanggung jawab.

Susunan itu menempatkan pemerintah daerah sebagai penggerak pendaftaran sekaligus penghubung dengan warga. Tito menegaskan, “Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten/kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil, harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah.”