JAKARTA — Keamanan Indonesia dinilai masih kondusif oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman saat kasus dugaan penyadapan yang menyeret empat jenderal polisi menjadi sorotan, Senin (9/11/2026).
Pernyataan itu muncul setelah jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto bertambah menjadi empat orang. Dudung mengatakan dirinya tidak dapat memastikan apakah penyidik akan menetapkan tersangka lain.
Bagi masyarakat, Dudung menegaskan kondisi keamanan secara umum tetap baik, sementara penanganan perkara berjalan melalui proses hukum. Ia juga menyebut dugaan penyadapan ilegal tidak dapat dibenarkan, kecuali dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
Keamanan Indonesia dan proses hukum
Ketika ditanya soal kemungkinan bertambahnya tersangka, Dudung menyatakan perkara itu masih menjadi urusan penegak hukum. Ia mengatakan kasus tersebut belum menyentuh ranah politik dan keamanan yang menjadi koordinasi kementeriannya.
“Saya tidak tahu. Itu proses hukum. Belum menyentuh, belum, belum menyentuh politik dan keamanan. Masih Pak Yusril (Menko KumHAM Imipas Yusril Ihza Mahendra) itu,” ujar Dudung di Kantor Kemenko Polkam.
Dudung juga menyampaikan pandangan pribadinya mengenai penyadapan tanpa izin. Menurut dia, tindakan itu tidak diperbolehkan, kecuali ada kepentingan dalam penyidikan. Ia meminta perkara tersebut diproses sesuai hukum.
“Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan, apalagi kepada kepala negara. Ya kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah,” tutur Dudung.
Ia membantah adanya kegiatan “bersih-bersih” di lingkungan Kemenko Polkam terkait kabar penyadapan. Namun, saat ditanya apakah dirinya termasuk sasaran, Dudung tidak memberi jawaban pasti dan menyebut angka 6.000 orang yang disebut telah disadap.
“Kan ada disampaikan 6.000 yang disadap. Ya, termasuk kita semuanya ada,” kata Dudung.
Empat jenderal menjadi tersangka
Empat nama yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi. Penambahan tersangka terakhir adalah Slamet, setelah sebelumnya tiga orang lebih dulu ditetapkan dalam perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, mengatakan penyidik menetapkan Slamet sebagai tersangka setelah gelar perkara. Penyidik menyimpulkan unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.
“Penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum,” kata Suhermanto dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026).
Menurut penjelasan Suhermanto, Slamet diduga memberi izin kepada Ahrie untuk menghapus jejak penyadapan. Saat itu, Slamet menjabat Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” jelas Suhermanto.
Dugaan penyadapan terhadap nomor ponsel Prabowo disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026. Sasaran yang disebut dalam perkara ini juga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Perkara ini menyangkut dugaan akses ilegal terhadap komunikasi kepala negara dan sejumlah kelompok lain. Karena itu, proses penyidikan menjadi penting untuk menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana data hasil penyadapan digunakan atau dihapus. Dudung menyatakan keamanan Indonesia saat ini tetap kondusif.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP