Bansos Digital: Data Tanah dan Mobil Bisa Gugurkan Kelayakan

JAKARTA — Bansos Digital akan memakai data kepemilikan tanah dan kendaraan untuk menilai kelayakan warga, dengan pemerintah menargetkan program Perlindungan Sosial Digital mulai berjalan pada 10 November 2026. Warga yang dinilai mampu, misalnya memiliki mobil atau tanah luas, dapat dikategorikan tidak layak menerima bantuan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan sistem itu akan mengelompokkan warga yang layak menerima bantuan tunai, bantuan nontunai, keduanya, atau tidak layak. Pemerintah mengandalkan registrasi mandiri warga dan pencocokan data lintas layanan publik.

Kriteria penerima Bansos Digital

Penilaian kelayakan mengacu pada basis data yang dihimpun melalui registrasi ke sistem Digitalisasi Bansos. Data itu akan dicocokkan dengan identitas kependudukan serta informasi kepemilikan tanah dan kendaraan.

“Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa [dikategorikan], bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non-tunai, atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan,” kata Tito dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Artinya, pencatatan kepemilikan aset menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menentukan penerima. Sistem juga membedakan jenis bantuan yang dinilai sesuai untuk setiap warga, bukan hanya menetapkan satu kategori penerima secara seragam.

Dampaknya langsung terasa pada proses penyaluran. Pemerintah berharap pemeriksaan data dapat membantu mengarahkan bantuan kepada warga yang membutuhkan, sekaligus mengurangi risiko bantuan diberikan kepada orang yang dinilai tidak memenuhi kriteria.

Data kependudukan menjadi penghubung layanan

Tito menyebut Digitalisasi Perlindungan Sosial sebagai bagian dari pembangunan pemerintahan digital. KTP elektronik akan menjadi dasar integrasi berbagai layanan publik, dengan dukungan data kependudukan dan biometrik yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Rencana integrasi itu mencakup layanan kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor, serta sertifikat tanah yang dikelola ATR/BPN. Warga nantinya diarahkan memakai satu nomor unik untuk mengakses layanan yang terhubung melalui sistem masuk tunggal.

“Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik yang dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, kemudian layanan kendaraan bermotor misalnya, semua, ATR/BPN, sertifikat [tanah], sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara,” ujar Tito.

Integrasi tersebut membuat data dari beberapa layanan dapat dipakai untuk memeriksa identitas dan kepemilikan aset. Sistem dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional bersama sejumlah kementerian dan lembaga, dengan tujuan mendukung penyaluran bantuan tunai maupun nontunai secara lebih tepat sasaran.

Bagi warga, proses registrasi menjadi langkah penting agar pemerintah memiliki data untuk menilai kebutuhan dan kelayakan. Namun, tidak semua orang mempunyai telepon pintar atau terbiasa menggunakan aplikasi. Karena itu, pemerintah juga mengandalkan agen untuk membantu pendaftaran.

Registrasi sudah mencapai 18,8 juta KK

Dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial mencatat 18,8 juta kepala keluarga telah terregistrasi per 6 November 2026. Jumlah agen yang terdaftar melampaui 1,05 juta, sementara lebih dari 502 ribu agen tercatat aktif.

Tito mengatakan data registrasi mencakup warga yang wajahnya telah dikenali sistem untuk membantu pemeriksaan kelayakan. Angka tersebut menjadi gambaran capaian pendaftaran menjelang target pelaksanaan program pada 10 November 2026.

Percepatan registrasi juga dinilai membantu pemerintah daerah mengenali warga yang membutuhkan bantuan. Pemerintah daerah dapat memakai data itu untuk menyasar bantuan daerah dan mendukung target pembangunan, termasuk penurunan kemiskinan serta pengurangan stunting.

“Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah,” kata Tito.

Agen memiliki peran praktis dalam menjangkau warga yang kesulitan mendaftar sendiri. Pemerintah daerah diminta mempercepat registrasi dan membentuk tim yang melibatkan dinas sosial serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Aceh dan Bali mencatat registrasi tertinggi

Aceh mencatat capaian registrasi 51,25 persen, sedangkan Bali mencapai 50,73 persen. Keduanya menjadi provinsi dengan capaian tertinggi, masing-masing melampaui 50 persen.

Tito mendorong daerah lain membentuk satuan tugas percepatan. Ia menyarankan kepala dinas sosial memimpin tim, dinas dukcapil ikut terlibat, sekretaris daerah mengawasi, dan kepala daerah menjadi penanggung jawab.

Susunan itu menempatkan pemerintah daerah sebagai penggerak pendaftaran sekaligus penghubung dengan warga. Tito menegaskan, “Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten/kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil, harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah.”