JAKARTA — Muhammad Tito Karnavian meminta gubernur mengawal penetapan upah minimum 2027 agar pemerintah, pekerja, dan pengusaha mencapai kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak. Menteri Dalam Negeri itu menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Senin (16/11/2026).
Penetapan upah minimum menentukan besaran upah pekerja di setiap daerah. Tito meminta pemerintah daerah mempertimbangkan pedoman nasional sekaligus kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.
Upah minimum 2027 perlu dibahas bersama
Tito menyampaikan arahannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan upah minimum 2027 dan perlindungan sosial. Pertemuan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan. Pemerintah provinsi diminta menindaklanjutinya dengan memperhatikan keadaan daerah.
Tito meminta kepala daerah melibatkan tiga pihak dalam pembicaraan tripartit: pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta pengusaha. Forum itu diharapkan merumuskan pengupahan yang mempertimbangkan kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha.
Kesepakatan bisa sulit dicapai. Tito mengatakan formula yang dihasilkan diharapkan dapat diterima mayoritas pihak, meski tidak semua akan merasa senang.
“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” kata Tito.
Jadwal penetapan upah minimum
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan penetapan batas Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Lima hari setelahnya, pemerintah menetapkan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Untuk tingkat kabupaten dan kota, penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026. Lima hari sesudahnya, pemerintah menetapkan batas upah minimum sektoral kabupaten dan kota.
Yassierli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan akan mengeluarkan surat edaran berisi rincian dan lampiran data untuk pertimbangan penetapan upah. Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk dalam lampiran tersebut.
“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” ujar Yassierli.
Kemendagri siapkan pengawasan daerah
Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk mengawal prosesnya. Tito juga meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memerinci langkah daerah, termasuk pemantauan dan pengawasan.
Bagi pekerja, proses ini menentukan pembahasan upah minimum di provinsi maupun kabupaten dan kota. Bagi pengusaha, dialog yang melibatkan pemerintah dan serikat pekerja membuka ruang untuk membahas formula yang juga memperhatikan kelangsungan usaha.
Tito berharap seluruh proses penetapan di daerah rampung pada Desember. Sementara itu, batas penetapan UMP ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah