JAKARTA — Dana cadangan pesangon perusahaan sebaiknya dikelola sebagai dana pensiun, kata Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (17/11). Usulan ini menyangkut aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang belum terbit.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono meminta pemerintah memastikan dana itu tetap berada dalam industri dana pensiun. Pilihan lembaga pengelolanya dapat beragam, tetapi fungsi penyelenggaraan program pensiun harus tetap melekat.
Menurut Ogi, perusahaan selama ini menyimpan cadangan pesangon dengan cara berbeda. Sebagian mencatatnya dalam pembukuan internal, sementara sebagian lain menitipkannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yaitu lembaga yang menyelenggarakan program pensiun.
Aturan pengelola menunggu PP
Ketentuan tentang lembaga yang akan mengelola dana pesangon masih menunggu peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana undang-undang. Ogi menilai pembahasan mengenai bentuk lembaga pengelola belum semestinya dipastikan sebelum PP terbit.
“Belum keluar PP-nya sudah ramai. Dana cadangan pesangon itu sekarang disimpan oleh perusahaan. Tidak dikeluarkan, tapi hanya dicatat sebagai cadangan pesangon,” ujar Ogi.
OJK menyebut BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, atau lembaga khusus bentukan pemerintah sebagai pilihan yang dapat menjalankan pengelolaan. Namun, Ogi menegaskan lembaga baru sekalipun harus berstatus sebagai penyelenggara dana pensiun.
“Kalau pemerintah mau bentuk baru ya silakan, tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun,” kata Ogi.
Perbedaan status lembaga pengelola berpengaruh pada tempat dana itu tercatat dan dikelola. Jika dana pesangon yang sekarang berada di DPLK dialihkan ke lembaga di luar industri dana pensiun, aset yang dihimpun industri tersebut berpotensi berkurang.
Dana pesangon dan target aset pensiun
Ogi menilai dana pensiun memiliki pola pengelolaan jangka panjang yang berbeda dari dana biasa. Karena itu, ia mendorong agar cadangan pesangon tetap dikelola dalam kerangka industri tersebut, bukan diperlakukan semata-mata sebagai pencatatan kewajiban perusahaan.
Dampaknya tidak berhenti pada pilihan administrasi perusahaan. Penempatan dana menentukan apakah cadangan pesangon ikut memperkuat aset lembaga dana pensiun atau berpindah ke luar industri, sementara pekerja memiliki kepentingan agar dana yang disiapkan untuk kewajiban pesangon dikelola sesuai tujuan jangka panjangnya.
OJK juga melihat skema ini sebagai salah satu sumber penghimpunan dana jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menargetkan aset dana pensiun mencapai 60% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2045. Ogi menyebut posisi aset saat ini baru sekitar 8% dari PDB.
“Sekarang baru 8%. 2045 kan tidak jauh lagi. Mana mungkin melompat dari 8% ke 60% kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru seperti dana cadangan ini,” ujarnya.
Menurut Ogi, inovasi produk dan perluasan sumber penghimpunan dibutuhkan untuk mendukung target tersebut. Dana cadangan pesangon, jika masuk ke skema pensiun, dapat menjadi tambahan sumber dana jangka panjang bagi industri.
Namun, OJK juga memperingatkan konsekuensi jika dana yang sudah ditempatkan di DPLK keluar menuju lembaga khusus di luar industri. “Kalau dia masuk bukan ke program pensiun, malah membesar ngempes. Karena dana pensiun, cadangan pensiun, cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar,” kata Ogi.
Keputusan akhir mengenai lembaga pengelola masih menunggu PP. OJK mendorong aturan itu tetap menempatkan dana cadangan pesangon dalam ekosistem dana pensiun, dengan membuka pilihan bagi penyelenggara yang menjalankan fungsi tersebut.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah