JAKARTA — Dana Cadangan Pesangon belum memiliki pengelola resmi, sehingga pengusaha belum wajib menyetorkannya ke Danantara. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang beredar bahwa badan investasi itu telah ditunjuk untuk mengelola dana.
Kepastian ini penting bagi pekerja dan perusahaan yang mengikuti aturan baru tentang pembayaran hak setelah pemutusan hubungan kerja (PHK). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan penjelasan tersebut pada Senin (16/11/2026).
Putri mengatakan pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan mengelola dana itu sendiri.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri dalam keterangan tertulis.
Dana Cadangan Pesangon menunggu aturan pelaksana
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memuat ketentuan dana ini dalam Pasal 253. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pemerintah yang mengatur cara kebijakan tersebut dijalankan.
Karena aturan teknis belum final, pemerintah belum menetapkan mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, lembaga pelaksana, maupun pertanggungjawaban dana. Putri mengatakan penyusunan aturan akan dimulai dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik bersama pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Pengusaha dan pekerja atau buruh akan dilibatkan dalam pembahasan. Pemerintah juga ingin mempertimbangkan keberlangsungan usaha saat merancang aturan untuk melindungi hak pekerja.
Aturan pelaksana akan menentukan siapa yang mengelola dana dan bagaimana pengelolaannya dipertanggungjawabkan. Jadi, penyebutan Danantara ataupun Kemnaker sebagai pengelola belum memiliki dasar penetapan resmi.
Kewajiban berlaku paling lambat 28 Oktober 2027
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mulai berlaku paling lambat satu tahun sejak diundangkan, yakni 28 Oktober 2027. Ketentuan itu mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja yang terkena PHK, dengan pengecualian untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil.
Kewajiban tersebut berlaku untuk pembayaran hak akibat PHK selain karena pekerja memasuki usia pensiun, jika pekerja belum diikutsertakan dalam program pensiun. Pasal 253 juga menyebut dana itu dikelola oleh lembaga pemerintah, tetapi nama lembaganya belum diputuskan.
Bagi pekerja, skema ini berkaitan langsung dengan kepastian menerima hak saat hubungan kerja berakhir. Bagi pengusaha, kewajiban penyediaan dana berarti perlu menyiapkan sumber pembayaran pesangon sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan. Besaran setoran dan cara penyimpanannya akan bergantung pada aturan pelaksana.
Undang-undang juga mencantumkan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana sesuai ketentuan. Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Tata cara pengenaan sanksi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Kemnaker meminta pengusaha serta pekerja tidak menyebarkan kabar yang belum terkonfirmasi dan mengikuti penjelasan resmi pemerintah. Putri menegaskan, “Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan.
Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.”











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah