Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor Perusahaan hingga 2027

JAKARTA — Dana Cadangan Pesangon wajib disiapkan perusahaan dan dikelola lembaga pemerintah agar pekerja yang terkena PHK tetap menerima haknya. Kemnaker menyebut perusahaan memiliki waktu transisi hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana tersebut.

Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 ini mengubah cara perusahaan menyiapkan pembayaran pesangon. Dana tidak cukup hanya dicatat sebagai kewajiban internal; perusahaan harus menyetorkannya kepada lembaga pemerintah yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola.

Bagi pekerja, skema ini ditujukan untuk mengurangi risiko pesangon tak dibayar ketika perusahaan mengalami masalah keuangan atau melakukan PHK. Namun, usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan dana cadangan.

Perusahaan menghitung kewajiban sejak pekerja masuk

Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur pengusaha wajib menyediakan Dana Cadangan Pesangon sebagai sumber pembayaran hak akibat pemutusan hubungan kerja. Dana itu akan dititipkan dan dikelola lembaga pemerintah yang ditunjuk, bukan disimpan sendiri oleh perusahaan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan perusahaan perlu memperhitungkan potensi pesangon sejak mulai mempekerjakan pekerja tetap atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” kata Indah dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11).

Perusahaan mendapat waktu untuk menyesuaikan pengelolaan keuangannya. Kemnaker menyatakan lembaga pengelola ditargetkan terbentuk setelah masa transisi paling lama satu tahun, sementara perusahaan diberi tenggat hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana.

Dana Cadangan Pesangon melindungi hak pekerja

Indah mengatakan aturan itu dirancang untuk melindungi pekerja dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir. Dana yang sudah disiapkan sejak awal diharapkan tersedia saat pekerja kehilangan pekerjaan dan berhak menerima pesangon.

“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,” ujar Indah.