Kemnaker Siapkan Pengelola Dana Pesangon, Usaha Kecil Dikecualikan

JAKARTA — Kemnaker menyiapkan lembaga pemerintah untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon, sementara perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai menyetorkan dana itu. Skema dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 ini ditujukan agar hak pekerja saat terkena PHK tidak bergantung pada kemampuan perusahaan membayar setelah pemutusan kerja.

Aturan itu mengecualikan usaha mikro dan kecil dari kewajiban penyediaan dana. Perusahaan menengah dan besar yang mengabaikannya dapat dikenai sanksi administratif, bahkan sanksi pidana jika terbukti tidak membayar hak pekerja yang terkena PHK.

Dana pesangon dikelola lembaga pemerintah

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah akan menunjuk pengelola dalam waktu dekat. Perusahaan nantinya tidak menyimpan sendiri dana cadangan tersebut, melainkan menitipkannya kepada lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pengusaha wajib menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Indah menjelaskan, perusahaan perlu memperhitungkan potensi kewajiban sejak pertama mempekerjakan pekerja tetap dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dengan begitu, dana untuk membayar hak pekerja sudah disiapkan dan disetorkan sebelum muncul masalah pembayaran setelah PHK.

“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,” kata Indah dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11).

Usaha kecil dikecualikan dari kewajiban

Pemerintah memberi masa transisi paling lama satu tahun untuk membentuk lembaga pengelola. Perusahaan mendapat tenggat hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon ke lembaga tersebut. Tenggat ini memberi waktu bagi perusahaan menyesuaikan penghitungan kewajiban dan alur penyetoran.

Dampaknya langsung menyentuh pekerja yang mengalami PHK. Dana yang dititipkan lebih awal dimaksudkan menjadi sumber pembayaran pesangon, sehingga pekerja tidak hanya mengandalkan kondisi keuangan perusahaan saat hubungan kerja berakhir. Indah menilai skema ini penting ketika PHK terjadi dalam jumlah besar dan perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya.