Namun, kewajiban DCP tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Untuk perusahaan menengah dan besar, Kemnaker menyiapkan sanksi berjenjang: mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, hingga pencabutan izin berusaha.
UU yang sama juga menetapkan sanksi pidana bagi perusahaan yang terbukti tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak pekerja yang terkena PHK. Aturan ini secara khusus menyasar pemenuhan hak PHK karena alasan selain pekerja memasuki usia pensiun, apabila pekerja belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Kemnaker tekankan perlindungan setelah PHK
Menurut Indah, DCP melengkapi ketentuan yang memperketat alasan PHK melalui 15 alasan khusus. Ia menyebut skema dana cadangan sebagai perlindungan konkret agar pekerja tetap menerima haknya jika hubungan kerja harus berakhir.
“Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada,” ujar Indah. Ia juga menyinggung pekerja di pabrik padat karya di Jawa Tengah yang hingga kini belum menerima penyelesaian pesangon.
Rencana pengelolaannya masih menunggu penunjukan resmi pemerintah. Danantara Indonesia menyatakan tidak pernah menerima penugasan atau penunjukan untuk mengelola DCP. Karena itu, perusahaan dan pekerja masih menanti lembaga yang akan ditetapkan serta aturan pelaksanaan yang mengatur penyetoran dana sebelum tenggat Oktober 2027.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP