Dana Cadangan Pesangon: Danantara Bantah Kelola

JAKARTA — Penegasan Danantara soal dana cadangan pesangon memastikan lembaga itu tidak mengelola dana perlindungan pekerja yang direncanakan pemerintah mulai berlaku pada Oktober 2027. Bantahan ini penting bagi perusahaan dan pekerja karena pemerintah tengah menyiapkan aturan penyisihan dana pesangon.

Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyampaikan klarifikasi tersebut pada Sabtu (14/11), setelah pemberitaan mengaitkan lembaga itu dengan pengelolaan dana. Danantara menyatakan tidak pernah menerima penugasan atau penunjukan resmi dari pemerintah.

Danantara bantah penunjukan pengelola dana pesangon

Dalam keterangannya, Tim Komunikasi Danantara mengatakan lembaga itu menghormati kebijakan pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak pekerja. Namun, sikap tersebut tidak berarti Danantara telah menerima tanggung jawab mengelola dana cadangan pesangon.

Danantara juga menegaskan bahwa penyebutan namanya sebagai calon pengelola tidak menunjukkan adanya mandat resmi. Dengan demikian, status pengelola dana belum melekat pada lembaga tersebut berdasarkan klarifikasi yang disampaikan.

Perbedaan ini punya arti langsung bagi pekerja dan perusahaan. Dana cadangan pesangon dirancang sebagai perlindungan finansial ketika pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara siapa yang akan mengelolanya menentukan ke mana perusahaan nantinya menyetorkan dana.

Rencana pemerintah dan perlindungan pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut dana cadangan pesangon ditujukan untuk memberi kepastian bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan penjelasan itu dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11/2026).

Menurut Indah, dampak PHK dapat menjalar ke keluarga pekerja. Karena itu, dana cadangan dipandang sebagai bantalan ketika penghasilan utama terputus, bukan sekadar urusan administrasi perusahaan.

Rencana tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan itu mewajibkan perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada lembaga yang dibentuk pemerintah. Kemnaker juga menyampaikan rencana pembentukan lembaga khusus untuk mengelola dana tersebut.

Pemerintah menjadikan pengelolaan terpusat di Singapura sebagai salah satu rujukan. Indah mengatakan ukuran negara bukan inti persoalan; menurutnya, perlindungan bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian menjadi pertimbangan utama.

Status pengelola masih menjadi perhatian

Bagi perusahaan, penetapan lembaga pengelola akan menjelaskan pihak penerima setoran dan mekanisme pelaksanaan kewajiban. Bagi pekerja, kepastian pengelolaan berkaitan dengan bagaimana dana perlindungan disiapkan saat terjadi PHK. Karena itu, klarifikasi Danantara memisahkan dukungan terhadap tujuan kebijakan dari penunjukan sebagai pelaksana.

Rencana kewajiban penyisihan dana itu disebut mulai berlaku pada Oktober 2027. Sampai Danantara menerima penugasan resmi, lembaga tersebut menegaskan bahwa namanya tidak dapat dianggap sebagai pengelola dana cadangan pesangon.