Pilkades Digital Kabupaten Bandung Dimulai 2027, 199 Desa Masuk Gelombang Pertama

BANDUNG — Pilkades digital Kabupaten Bandung dijadwalkan mulai 2027, dengan 199 desa di 30 kecamatan masuk gelombang pertama pemilihan serentak. Pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan tiga gelombang hingga 2031, dengan pemungutan suara elektronik yang diperkirakan berlangsung dua hingga tiga jam.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan sistem e-voting dirancang untuk mempercepat pemungutan dan penghitungan suara sekaligus menjaga kerahasiaan pilihan warga. Namun, pemerintah desa masih perlu memahami mekanisme pemilihan digital sebelum penerapannya.

Pilkades digital Kabupaten Bandung dibagi tiga gelombang

Rencana Pemkab Bandung membagi pemilihan kepala desa serentak menjadi tiga tahap. Gelombang pertama berlangsung pada 2027, disusul gelombang kedua pada 2029 dan gelombang ketiga pada 2031.

Jumlah dalam rencana tersebut mencapai 270 desa. Gelombang pertama mencakup bagian terbesar, yakni 199 desa. Pembagian bertahap membuat kesiapan pelaksanaan perlu mencakup pemerintah desa dan perangkat pemungutan di setiap lokasi.

Dadang memperkirakan proses pemilihan digital dapat selesai dalam dua hingga tiga jam. Lama pelaksanaan bergantung pada jumlah pemilih serta kesiapan perangkat pendukung di tempat pemungutan suara.

Kerahasiaan pilihan dan kesiapan perangkat

Dadang menegaskan pilihan warga tidak akan langsung terlihat setelah mereka memberikan suara. “Jadi, kerahasiaan setiap pemilih sangat dijaga. Tidak serta-merta ketika seseorang memilih calon A, kemudian pilihannya langsung terlihat. Tidak seperti itu,” kata Dadang.

Untuk menjalankan pemungutan dan penghitungan elektronik, penyelenggara memerlukan tablet, bilik suara, pemindai, serta printer. Perangkat itu menjadi bagian dari kesiapan teknis yang harus tersedia di tempat pemungutan suara.

Bagi warga, perubahan ini menyentuh dua hal langsung: cara memberikan suara dan waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui hasil penghitungan.

Perkiraan dua hingga tiga jam menunjukkan proses dapat berlangsung lebih cepat, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada jumlah pemilih serta kesiapan alat di tiap lokasi. Kerahasiaan pilihan juga menjadi perhatian karena suara diberikan melalui sistem elektronik.

Karena cakupan gelombang pertama mencapai 199 desa, pemahaman tata cara pemilihan dan kesiapan perangkat akan menentukan kelancaran pelaksanaan. Pemerintah desa perlu mengetahui alur penggunaan alat serta tugas penyelenggara agar pemungutan tidak tersendat.

Sosialisasi bagi 270 kepala desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung mengadakan sosialisasi selama dua hari, pada 13-14 November 2026. Kegiatan itu diikuti 270 kepala desa, jajaran pemerintah daerah, serta para camat.

Sosialisasi tersebut membahas kebijakan, regulasi, tahapan persiapan, kelengkapan administrasi, serta tugas dan kewenangan unsur penyelenggara. Pemkab Bandung mengakui pemahaman pemerintah desa mengenai mekanisme Pilkades digital masih perlu ditingkatkan, sehingga sosialisasi menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan.

Penerapan pemilihan elektronik merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Pilkades elektronik. Pemkab Bandung menargetkan pemilihan di 270 desa berjalan sesuai ketentuan dengan dukungan regulasi, perangkat teknis, administrasi, dan sumber daya manusia.

Tahap berikutnya adalah memperkuat kesiapan desa dan penyelenggara sebelum gelombang pertama dimulai pada 2027. Pemkab Bandung masih perlu menyiapkan seluruh unsur pendukung agar mekanisme digital dapat diterapkan di desa-desa yang masuk jadwal pemilihan.