Pantau Bedah Rumah di Bandung, DPR: Program Pemerintah Harus Sampai ke Rakyat

BANDUNG — Anggota DPR RI Rajiv menegaskan komitmennya mengawal Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung agar benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak. Pengawasan ketat terhadap program bedah rumah ini, kata dia, penting memastikan dana tepat sasaran dan kualitas bangunan tetap terjaga.

Komitmen itu disampaikan Rajiv saat meninjau langsung pelaksanaan BSPS di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (27/7/2026). Acara yang ramai dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta pejabat pusat dan daerah itu mencerminkan serius tidaknya pemerintah dalam menjalankan program perumahan rakyat.

“Sebagai wakil masyarakat Kabupaten Bandung, saya punya tanggung jawab memastikan program pemerintah benar-benar sampai ke rakyat yang membutuhkan,” ujar Rajiv dalam keterangan resminya.

Rumah Layak Huni Bukan Sekadar Bangunan

Rajiv menekankan bahwa akses terhadap rumah layak huni bukan hanya masalah infrastruktur. Sebuah rumah yang baik membawa dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi keluarga penghuninya. “Melihat kebahagiaan masyarakat penerima manfaat menjadi pengingat bahwa rumah yang layak bukan hanya bangunan fisik. Rumah yang baik bisa menghadirkan rasa aman, kenyamanan, dan harapan baru,” jelasnya.

Pernyataan tersebut merefleksikan pemahaman mendalam tentang implikasi sosial dari program bedah rumah. Bagi keluarga yang selama bertahun-tahun tinggal di hunian tidak layak, perubahan status menjadi memiliki rumah yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bukan sekadar upgrade material—tetapi juga kesempatan baru untuk merencanakan masa depan dengan lebih optimis.

Tambahan Dana Pribadi Demi Kualitas Material

Sebagai bentuk nyata dukungannya, Rajiv tidak hanya sekadar mengawasi. Dia juga mengucurkan dana tambahan dari kantong pribadi sebesar Rp20 juta untuk masing-masing dari 17 rumah penerima manfaat BSPS di lokasi tersebut. Total dana yang diberikan mencapai Rp340 juta, murni untuk meningkatkan kualitas material bangunan agar lebih tahan lama dan memenuhi standar yang lebih baik.

Langkah ini menunjukkan bahwa pengawasan program pemerintah oleh legislatif tidak berhenti pada paparan dan pidato. Keterlibatan anggaran pribadi Rajiv menyiratkan keseriusan dalam memastikan bahwa setiap rupiah bantuan pemerintah—plus tambahan dari pejabat—benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi warga penerima manfaat, bukan sekadar formalitas program tahunan.

Dengan kehadiran simultan Menteri Perumahan dan Menteri Dalam Negeri, kunjungan ke Desa Cilampeni juga memberi sinyal bahwa koordinasi vertikal antara legislatif dan eksekutif dalam program perumahan rakyat sedang berjalan. Langkah pengawasan semacam ini diharapkan bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap pelaksanaan BSPS di daerah-daerah lain di Indonesia.