Utang Pindar Tembus Rp106,48 Triliun, Risiko Kredit Naik

JAKARTA — Utang pindar mencapai Rp106,48 triliun dengan tingkat wanprestasi 5,36 persen pada September 2026, menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Angka itu membuat kualitas kredit pinjaman daring perlu dicermati saat industri berupaya memperluas akses pembiayaan.

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menilai tantangan menjaga kualitas kredit juga dihadapi sektor pembiayaan secara lebih luas. Bagi peminjam, kondisi ini menegaskan pentingnya menilai kemampuan membayar sebelum mengambil pinjaman.

Utang pindar dan kenaikan risiko kredit

OJK mencatat tingkat wanprestasi di atas 90 hari, atau TWP90, sebesar 5,36 persen per September 2026. TWP90 mengukur pendanaan yang belum terselesaikan setelah melewati batas keterlambatan tersebut.

Catatan OJK juga menunjukkan nilai agregat industri pindar mencapai Rp106,48 triliun. Angka itu menggambarkan besarnya pembiayaan yang beredar, sementara kenaikan TWP90 menjadi perhatian bagi penyelenggara dan peminjam.

Wakil Ketua Umum III Aftech, Felix Aliwarga, mengatakan pindar berperan memperluas pembiayaan bagi konsumen yang belum terjangkau layanan formal. Industri ini juga mendukung produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Namun industri pindar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (responsible credit) serta pelindungan konsumen,” kata Felix dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Pesannya jelas: akses kredit perlu disertai pertimbangan kemampuan bayar. Pinjaman yang mudah dijangkau tetap dapat membebani peminjam jika jumlah cicilan tidak sepadan dengan kondisi keuangannya.

Aftech minta penyelenggara perkuat penilaian kredit

Ketua Umum Aftech Layanan Pendanaan Digital (LPD), Nucky Poedjiardjo, mengatakan industri perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan, kualitas kredit, dan pelindungan konsumen. Ia menyebut kenaikan TWP90 sebagai perkembangan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Nucky tetap optimistis terhadap prospek industri pindar yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, penyelenggara perlu memperkuat pengendalian risiko serta meningkatkan kualitas penilaian kelayakan kredit atau credit scoring.

Penilaian kredit membantu penyelenggara menilai profil risiko peminjam sebelum menyalurkan dana. Menurut Nucky, langkah itu dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas portofolio dan menekan pendanaan bermasalah.

“Pembiayaan harus diberikan berdasarkan penilaian kemampuan bayar yang memadai, agar perluasan akses kredit tetap berjalan secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Produk berisiko tinggi jadi perhatian

Aftech LPD mendorong penguatan praktik pemberian pinjaman yang bertanggung jawab, tata kelola, dan manajemen risiko. Asosiasi itu juga menekankan pelindungan konsumen melalui edukasi dan literasi keuangan.

Dampaknya terasa pada keputusan peminjam sehari-hari: sebelum menerima dana, konsumen perlu memahami kewajiban pembayaran yang menyertainya. Bagi penyelenggara, penilaian yang lebih cermat menjadi bagian dari upaya menjaga pembiayaan tetap menjangkau masyarakat tanpa mengabaikan risiko gagal bayar.

Nucky juga mendorong penyelenggara mengurangi penyaluran pada produk pendanaan berisiko tinggi yang berpotensi membebani kemampuan bayar peminjam. OJK mencatat TWP90 industri pindar sebesar 5,36 persen pada September 2026.