JAKARTA — Utang Whoosh sekitar Rp120,38 triliun menunggu hasil uji tuntas Kementerian Keuangan yang ditargetkan selesai pada Desember 2026. Hasil pemeriksaan itu akan membantu pemerintah menyusun skema penanganan kewajiban pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung sekaligus memperkuat rancangan peraturan presiden.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani menyampaikan target tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada 14 November 2026. Pemerintah juga mengkaji pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), perusahaan yang terkait dengan konsorsium proyek Whoosh.
Uji tuntas utang Whoosh mencakup valuasi dan hukum
Evita mengatakan Kemenkeu masih berkoordinasi dengan Badan Pengaturan BUMN, Danantara, dan kementerian terkait. Pemeriksaan mencakup valuasi saham serta aspek hukum dalam proses pengalihan dan penanganan pembiayaan proyek.
“Sampai saat ini Kemenkeu masih berkoordinasi dengan BP BUMN, Danantara dan kementerian untuk pengalihan saham PSBI (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) dan uji tuntas valuasi dan hukum. Kami harapkan uji tuntas selesai Desember 2026 untuk perkuat rancangan Perpres,” ujar Evita.
Uji tuntas atau due diligence adalah pemeriksaan menyeluruh untuk menilai aspek hukum dan nilai suatu transaksi. Dalam kasus Whoosh, hasilnya akan menjadi pijakan bagi pemerintah untuk merumuskan langkah terkait saham PSBI dan kewajiban pembiayaan proyek.
Pemerintah menyiapkan rancangan peraturan presiden secara paralel dengan pemeriksaan tersebut. Dengan begitu, hasil uji tuntas dapat menjadi masukan dalam penyusunan aturan yang mengatur penanganan proyek.
Skema pembiayaan belum diputuskan
Nilai kewajiban pembiayaan proyek yang menjadi perhatian pemerintah sekitar Rp120,38 triliun. Namun, pilihan penanganannya belum ditetapkan. Evita menyebut pemerintah masih menunggu hasil uji tuntas sebelum menentukan apakah tenor pinjaman akan disesuaikan atau pembiayaan direstrukturisasi.
Setiap keputusan, kata Evita, akan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan tetap menghormati kesepakatan pembiayaan yang telah dibuat. Pemerintah juga menyatakan penanganan kewajiban akan disusun secara terukur dengan memperhatikan kemampuan fiskal.
Bagi pengguna, proses pengalihan saham dan pembahasan utang ini berlangsung bersamaan dengan jaminan pemerintah bahwa layanan kereta cepat tetap beroperasi. Evita mengatakan pemerintah memastikan operasional Whoosh tetap berjalan optimal selama kajian berlangsung. Artinya, proses pembahasan keuangan belum mengubah layanan yang digunakan masyarakat.
Perhatian pada kemampuan fiskal berkaitan langsung dengan APBN, yaitu anggaran belanja dan pendapatan pemerintah. Pemerintah menyatakan ingin mencegah kewajiban proyek menjadi beban yang tidak terkendali bagi anggaran negara. Karena itu, hasil pemeriksaan valuasi dan hukum akan menjadi bagian penting sebelum skema final ditetapkan.
Pengalihan saham menunggu landasan aturan
Pengalihan saham PSBI menjadi bagian dari pembahasan yang berjalan bersama kajian kewajiban pembiayaan. Kemenkeu berkoordinasi dengan sejumlah pihak pemerintah dan Danantara untuk menyiapkan proses tersebut. Rancangan perpres diharapkan memperoleh penguatan dari hasil pemeriksaan sebelum pemerintah mengambil langkah lanjutan.
Belum ada keputusan mengenai bentuk akhir restrukturisasi maupun perubahan tenor pinjaman. Pemerintah akan menentukannya setelah uji tuntas selesai, dengan tetap memperhitungkan kapasitas fiskal dan perjanjian pembiayaan yang berlaku.
Target berikutnya sudah ditetapkan: Kemenkeu mengharapkan uji tuntas selesai pada Desember 2026.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP