DJP Edukasi 100 Wajib Pajak soal Penghapusan Sanksi

JAKARTA — Penghapusan sanksi pajak dapat diajukan wajib pajak tertentu setelah DJP mengedukasi 100 perwakilan wajib pajak besar di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026. Kegiatan itu membahas pemanfaatan PMK 71 Tahun 2026, yang mengatur pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Bagi wajib pajak, kebijakan ini membuka jalur permohonan untuk mengurangi atau menghapus sejumlah denda, bunga, dan kenaikan pajak. Namun, permohonan harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan diajukan paling lama dua tahun sejak PMK 71 Tahun 2026 berlaku.

Penghapusan sanksi pajak mengacu PMK 71

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu, Affan Nuruliman, mengatakan edukasi digelar di Gedung dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 56, Jakarta Selatan. Pesertanya merupakan perwakilan wajib pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Satu.

Affan menyebut program penghapusan sanksi administratif sedang berlangsung. Ketentuan penghapusan sanksi dan pengurangan denda administratif PBB itu, menurut dia, ditujukan untuk mendorong perekonomian nasional dan berlandaskan Pasal 27A PMK Nomor 71 Tahun 2026.

“Mengingat saat ini sedang berlangsung Program Penghapusan Sanksi Administratif,” ujar Affan.

Permohonan dapat mencakup sanksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP), SKP PBB, Surat Tagihan Pajak (STP), serta STP PBB. Bentuk sanksi yang dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan meliputi denda, bunga, dan kenaikan.

Ada batas yang perlu diperhatikan. Kebijakan itu tidak mencakup denda atas permohonan keberatan, banding, dan peninjauan kembali apabila putusan menolak permohonan wajib pajak dan masih terdapat jumlah pajak yang harus dibayar.

Syarat dan batas waktu permohonan

Wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan perlu memenuhi ketentuan Pasal 23 PMK 71 Tahun 2026. Batas pengajuan paling lama dua tahun sejak peraturan itu berlaku.

Ketentuan tersebut membuat kelengkapan permohonan dan waktu pengajuan menjadi bagian penting bagi wajib pajak. Mereka perlu mencermati jenis surat ketetapan atau tagihan yang menjadi dasar sanksi, sekaligus memastikan sanksi yang diajukan memang masuk cakupan kebijakan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga menetapkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif. Keputusan itu menjadi bagian dari kebijakan pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dampaknya langsung terasa pada urusan administrasi dan kewajiban pajak wajib pajak yang memenuhi syarat: mereka dapat meminta pengurangan atau penghapusan sanksi tertentu, tetapi tidak otomatis terbebas dari seluruh tagihan. Pengecualian untuk denda yang terkait perkara keberatan, banding, dan peninjauan kembali juga membatasi jenis sanksi yang bisa dimohonkan.

DJP mengingatkan soal integritas layanan

Affan turut mengajak wajib pajak membantu KPP Wajib Pajak Besar Satu menjaga integritas dan profesionalisme petugas pajak selama program berlangsung. Ia mengatakan kantor pajak berkomitmen memberi pelayanan profesional kepada wajib pajak.

“Mari kita saling menjaga integritas kita, dan kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional kepada Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Affan.