KKI Ritel BI Bali Bantu UMKM Jaga Arus Kas dan Terima Pembayaran

DENPASAR — KKI ritel mulai digunakan masyarakat dan pelaku UMKM di Bali sejak diluncurkan secara nasional pada 17 Agustus 2026, kata Bank Indonesia Provinsi Bali. Fasilitas pembayaran tunda dalam kartu ini memberi pedagang sumber dana untuk transaksi dan membantu mengatur arus kas usaha.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Ronald Dungdung Parluhutan menjelaskan manfaat itu di Sanur, Denpasar, pada hari terakhir forum ekonomi dan keuangan digital Baligivation, Sabtu. Menurut dia, skema tersebut memberi fleksibilitas bagi pengguna saat bertransaksi.

KKI ritel memberi ruang pembayaran tunda

Pembayaran menggunakan KKI ritel tidak langsung dibebankan seperti transaksi tunai. Pengguna membayar pada periode berikutnya, mengikuti tanggal jatuh tempo yang ditetapkan bank penerbit.

“KKI ritel ini memberikan manfaat bagi UMKM melalui kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi, salah satunya dengan adanya fasilitas pembayaran tunda,” kata Ronald.

Bagi pedagang, skema pembayaran tunda dapat membuka sumber dana untuk menerima transaksi di tempat usaha. Sementara UMKM yang memakai kartu sebagai pengguna bisa memanfaatkannya untuk mengelola kebutuhan kas jangka pendek.

Dampaknya terasa pada dua sisi transaksi: pelanggan mendapat pilihan pembayaran digital, sedangkan usaha kecil memiliki waktu sebelum tagihan jatuh tempo. Pengaturan itu tetap bergantung pada kemampuan pelaku usaha membayar sesuai jadwal yang ditentukan bank.

KKI ritel terhubung dengan QRIS

KKI ritel saat ini tersedia sebagai kartu digital di layanan mobile banking. Pengguna dapat menjadikannya sumber dana dalam ekosistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yaitu standar kode pembayaran digital di Indonesia, untuk transaksi domestik maupun lintas negara.

Batas transaksi KKI ritel melalui QRIS adalah Rp10 juta per transaksi. Angka itu merupakan batas maksimum transaksi, bukan plafon kredit setiap pengguna. Bank atau penyedia jasa pembayaran yang menerbitkan kartu menetapkan plafon berdasarkan ketentuan, penilaian kelayakan kredit, dan manajemen risiko.

Bank penerbit yang disebut BI Bali mencakup BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega, dan BSI. Kartu ini digunakan untuk kebutuhan transaksi yang serupa dengan kartu kredit biasa, tetapi mekanisme pemrosesannya berbeda.

KKI ritel memanfaatkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), infrastruktur pembayaran domestik yang memproses transaksi di dalam negeri. Kartu kredit konvensional, menurut Ronald, menggunakan jaringan prinsipal internasional untuk pemrosesan transaksi.

KKI ritel BI Bali memperluas skema pemerintah

KKI ritel merupakan perluasan dari KKI untuk segmen pemerintah yang lebih dulu diluncurkan pada Mei 2023. Di Bali, seluruh pemerintah daerah sudah menggunakan KKI, menurut BI.

Nilai transaksi KKI pemerintah daerah di Bali mencapai Rp18,12 miliar sepanjang 2025. Hingga September 2026, realisasinya tercatat Rp44,22 miliar. Data itu memperlihatkan penggunaan KKI pemerintah di Bali terus berjalan bersamaan dengan pengenalan skema ritel kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Perluasan ke segmen ritel membawa mekanisme pembayaran tunda ke kegiatan usaha sehari-hari, bukan hanya transaksi pemerintah. Bagi UMKM, manfaatnya bergantung pada pemahaman atas jatuh tempo, batas transaksi, dan plafon yang ditetapkan penerbit.

BI Bali bersama industri perbankan mendorong sosialisasi dan edukasi agar masyarakat serta pelaku usaha memahami manfaat dan cara menggunakan KKI ritel. Perbankan dan BI akan melanjutkan edukasi seiring pemakaian kartu digital ini di Bali.