JAKARTA — Saham BUMN yang masuk daftar kepemilikan terkonsentrasi akan diperiksa Danantara, dengan COO Danantara Dony Oskaria menegaskan tidak ada dispensasi jika ditemukan pelanggaran.
Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi mengumumkan 383 saham masuk daftar high shareholding concentration (HSC), yakni saham dengan kepemilikan terkonsentrasi pada sejumlah pemegang saham. Sebanyak 11 di antaranya merupakan saham BUMN.
Pemeriksaan itu penting bagi investor karena status HSC perlu dibaca bersama keterbukaan informasi emiten. Masuk daftar tidak otomatis berarti perusahaan melanggar aturan pasar modal.
Saham BUMN HSC akan ditelaah Danantara
Dony mengatakan Danantara akan mempelajari saham-saham BUMN dalam daftar tersebut dan mengikuti ketentuan bursa. Ia menyebut kepemilikan saham mungkin terkonsentrasi pada beberapa investor, tetapi aturan tetap berlaku sama bagi seluruh emiten.
“Mungkin saja saham-saham BUMN terkonsentrasi di beberapa investor. Kita akan lihat, pada intinya kita harus mematuhi (aturan). Ini saatnya semua orang harus mengikuti aturan yang sama. Tidak ada dispensasi, nanti kita lihat, saya akan pelajari,” ujar Dony kepada awak media di Jakarta Selatan.
Ia juga menegaskan Danantara akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tanpa membedakan emiten. “Kita lihat, kita harus mengikuti semua aturan, tidak memandang bulu,” tambahnya.
Pernyataan itu menempatkan hasil pemeriksaan sebagai hal yang menentukan. Daftar HSC menjadi penanda untuk ditelaah, bukan keputusan bahwa perusahaan yang tercantum telah melakukan pelanggaran.
Persentase kepemilikan mencapai 99,291%
Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi mengevaluasi struktur kepemilikan seluruh perusahaan tercatat per 30 Oktober 2026. Kriterianya menghitung kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat, atau scripless, ditambah kepemilikan dengan warkat, atau scrip, paling sedikit 92,5%.
Berikut saham BUMN dalam daftar HSC beserta persentase yang diumumkan:
| Kode saham | Perusahaan | Kepemilikan |
|---|---|---|
| ADCP | PT Adhi Commuter Properti Tbk. | 93,797% |
| BRIS | PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | 93,024% |
| GIAA | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 96,049% |
| GMFI | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | 95,394% |
| IPCM | PT Jasa Armada Indonesia Tbk. | 95,208% |
| KAEF | PT Kimia Farma (Persero) Tbk. | 95,687% |
| MTEL | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | 95,602% |
| PGEO | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. | 95,225% |
| SMCB | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. | 99,291% |
| WIKA | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 93,416% |
Persentase tertinggi dalam daftar yang disebutkan adalah Solusi Bangun Indonesia dengan 99,291%. Angka tersebut menggambarkan hasil penghitungan konsentrasi kepemilikan menurut kriteria komite, bukan temuan pelanggaran.
Untuk pemegang saham, pembeda ini penting. Status HSC memberi informasi mengenai sebaran kepemilikan, sementara keputusan investasi tetap perlu mempertimbangkan keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan tercatat.
BEI mengingatkan investor mencermati keterbukaan
BEI menyatakan pengumuman HSC tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun ketentuan pasar modal. Bursa meminta pihak berkepentingan memperhatikan informasi yang disampaikan masing-masing emiten.
Langkah Danantara berikutnya adalah mempelajari daftar saham BUMN dan memastikan kepatuhan terhadap aturan bursa. Dony menegaskan, “Tidak ada dispensasi.”











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP