ASEAN DEFA Masuk Tahap Implementasi, Airlangga Tekankan Peran UMKM

JAKARTA — ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) memasuki tahap pelaksanaan setelah ditandatangani negara-negara anggota ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu (14/11). Bagi pelaku usaha, manfaat kesepakatan ekonomi digital ini akan bergantung pada rencana penerapan yang memperhatikan kesiapan tiap negara dan kebutuhan industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia mendorong percepatan penyusunan rencana implementasi DEFA. Ia juga meminta sektor swasta dilibatkan dan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperkuat.

ASEAN DEFA menunggu rencana implementasi

Airlangga menyampaikan sikap Indonesia dalam Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC Council) di Manila. Ia memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut.

Menurut Airlangga, rencana implementasi perlu mempertimbangkan kesiapan domestik masing-masing anggota. Penyusunannya juga harus selaras dengan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 2026-2030.

“Indonesia mendukung percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan dengan mempertimbangkan kesiapan domestik masing-masing negara serta memastikan keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Strategis AEC 2026-2030,” kata Airlangga.

Kesepakatan ini menjadi pijakan integrasi ekonomi digital ASEAN setelah melalui negosiasi selama tiga tahun sejak September 2023. Namun, penandatanganan baru membuka tahap berikutnya: negara anggota perlu menerjemahkan kesepakatan ke dalam rencana pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

Perbedaan kesiapan domestik membuat pelibatan industri dan penguatan UMKM menjadi perhatian penting. Bagi UMKM, pelaksanaan yang memperhitungkan kebutuhan usaha dapat menentukan apakah kerja sama digital kawasan berujung pada manfaat yang terasa dalam kegiatan bisnis, bukan berhenti sebagai kesepakatan antarnegara.

Indonesia kaitkan DEFA dengan daya tahan kawasan

Dalam pertemuan yang sama, Indonesia juga mendorong penguatan ketahanan ekonomi kawasan untuk menghadapi ketidakpastian global. Airlangga menyebut keamanan energi dan ketangguhan rantai pasok sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis AEC 2026-2030.

Indonesia turut mendorong agar rencana strategis itu diselaraskan dengan rencana kerja badan-badan sektoral ASEAN. Tujuannya, pelaksanaan di berbagai bidang bergerak searah dan membantu mencapai target bersama.

Data yang disampaikan menunjukkan badan sektoral ASEAN menetapkan 391 Annual Milestone Deliverables (AMD) pada 2026. AMD merupakan keluaran tahunan untuk memantau kemajuan pelaksanaan rencana strategis.

Dari total itu, 92 AMD atau 24 persen telah diselesaikan. Sebanyak 246 AMD atau 63 persen masih dalam proses, sementara 53 AMD atau 14 persen belum dimulai.

Angka tersebut memperlihatkan sebagian besar keluaran tahunan masih berjalan. Bagi negara anggota, penyelarasan rencana kerja menjadi penting agar komitmen bersama dapat diikuti kemajuan yang terpantau, termasuk dalam agenda ekonomi digital dan ketahanan kawasan.

Agenda ekonomi hijau ikut didorong

Indonesia juga menegaskan dukungan pada agenda keberlanjutan ASEAN. Airlangga menyebut Strategi ASEAN untuk Netralitas Karbon, Circular Economy Framework, dan Blue Economy Implementation Plan sebagai bagian dari upaya mempercepat peralihan menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Rangkaian agenda itu memperluas pembahasan pertemuan dari ekonomi digital ke ketahanan energi, rantai pasok, dan keberlanjutan. Bagi industri, keterkaitan antarrencana tersebut membuat pelaksanaan kebijakan kawasan perlu memperhatikan kesiapan usaha serta arah kerja badan-badan sektoral.

Airlangga menegaskan, “Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap implementasi Strategi ASEAN untuk Netralitas Karbon, Circular Economy Framework, dan Blue Economy Implementation Plan guna mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan”.