Airlangga Paparkan Ekonomi 5,47%, Inflasi Disebut Terkendali

BOGOR — Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen pada triwulan III 2026, sementara inflasi tercatat 3,3 persen, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026). Angka itu menjadi dasar pemerintah membahas langkah menjaga daya beli dan memperkuat pasokan pangan serta energi.

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tersebut juga menyoroti cadangan devisa, keyakinan konsumen, dan aktivitas manufaktur. Pemerintah meminta sejumlah program pangan dan peternakan dipercepat, sementara kebijakan efisiensi energi masih akan dikaji.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen

Airlangga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2026 mencapai 5,47 persen. Angka inflasi yang disampaikan dalam rapat berada di kisaran 3,3 persen.

Dalam pernyataan terpisah pada Jumat yang sama, Airlangga menyebut inflasi sebesar 3,23 persen. Perbedaan angka itu muncul dalam dua penyampaian mengenai kondisi ekonomi, sehingga angka inflasi dalam rapat di Bogor dan pernyataan terpisah perlu dibaca sesuai konteks masing-masing.

Airlangga juga menyebut cadangan devisa sekitar US$ 146 miliar, setara dengan 5,3 bulan impor. Indeks keyakinan konsumen berada di atas 118, sedangkan indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur berada di level 54.

PMI mengukur aktivitas industri manufaktur. Nilai 54 yang disampaikan Airlangga menunjukkan optimisme terhadap kegiatan sektor tersebut, menurut penjelasannya dalam rapat.

Inflasi pangan dan daya beli

Pemerintah turut membahas inflasi pangan bergejolak, yakni perubahan harga bahan pangan yang dapat bergerak naik-turun. Presiden meminta agar tekanan harga tetap terkendali tanpa menghilangkan kesempatan petani memperoleh manfaat dari kenaikan harga komoditas pertanian.

Airlangga mengatakan Presiden meminta pemerintah menjaga kondisi dalam rentang yang terkendali. Ia juga menyampaikan bahwa petani perlu tetap menikmati nilai tukar yang mencapai 133.

Arah kebijakan itu berkaitan langsung dengan dua kepentingan rumah tangga dan pelaku pertanian. Pengendalian harga pangan dapat membantu menjaga pengeluaran konsumen, sementara ruang bagi petani untuk menikmati harga komoditas menjadi bagian dari upaya mempertahankan pendapatan mereka.

Karena itu, pemerintah menghadapi tugas menyeimbangkan harga yang terjangkau bagi konsumen dengan manfaat ekonomi bagi produsen. Pembahasan di Bogor belum menetapkan kebijakan baru, tetapi Presiden meminta kondisi pangan terus dijaga.