Pertamina Perlu Ruang Atur Harga BBM Non-subsidi saat Minyak Bergejolak

JAKARTA — Fleksibilitas Pertamina mengatur harga BBM non-subsidi dinilai penting saat harga minyak dunia bergejolak dan rupiah melemah. Ekonom Defiyan Cori menyebut ruang penyesuaian harga dapat membantu perusahaan merespons pasar sekaligus menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan investasi.

Defiyan menyampaikan pandangannya dalam keterangan pers pada Jumat (13/11). Ia menilai pemerintah tetap perlu mengendalikan harga BBM subsidi dan memastikan penyalurannya tepat sasaran, sementara Pertamina mendapat keleluasaan korporasi untuk menentukan harga BBM non-subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Fleksibilitas Pertamina untuk BBM non-subsidi

Skema harga BBM di Indonesia membedakan produk subsidi dan non-subsidi. Pemerintah mengatur harga BBM subsidi, sedangkan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Series mengikuti perkembangan harga keekonomian.

Defiyan berpandangan pengelolaan energi tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Minyak dan gas bumi menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga pemerintah tetap berperan dalam kebijakan harga dan penyaluran subsidi.

Namun, kendali pemerintah atas BBM subsidi tidak berarti perusahaan harus kehilangan ruang untuk merespons perubahan biaya pada produk non-subsidi. Menurut Defiyan, mekanisme aksi korporasi dapat memberi Pertamina keluwesan menyesuaikan harga ketika kondisi pasar berubah.

“Seharusnya sebagai perusahaan pada umumnya (korporasi), PT Pertamina juga diberikan keleluasaan dalam menetapkan harga BBM,” kata Defiyan.

Bagi konsumen, perbedaan skema ini berarti perubahan harga minyak dunia tidak otomatis membuat seluruh jenis BBM mengikuti mekanisme yang sama. Harga BBM subsidi tetap berada dalam pengaturan pemerintah, sementara harga BBM non-subsidi mengikuti ketentuan keekonomian.

Karena itu, keputusan terkait tiap kategori dapat membawa dampak berbeda bagi pengeluaran rumah tangga maupun biaya operasional perusahaan.

Pengadaan minyak ikut menentukan biaya

Gejolak harga minyak global dan pelemahan rupiah menekan industri energi nasional melalui biaya pengadaan minyak mentah dan BBM impor. Defiyan menilai efisiensi pengadaan perlu berjalan beriringan dengan fleksibilitas harga, terutama untuk kebutuhan yang masuk dalam skema subsidi dan kompensasi pemerintah.

Ia mendorong optimalisasi peran BLU Lemigas dalam proses pengadaan. BLU adalah badan layanan umum; dalam konteks ini, Defiyan menilai perannya dapat diarahkan untuk membantu menghasilkan harga pengadaan yang lebih kompetitif.

Pengadaan yang lebih efisien berpotensi menahan tekanan biaya pada rantai pasok BBM. Bagi masyarakat, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga tetap menjadi perhatian, terutama ketika harga minyak dunia dan nilai tukar bergerak berlawanan dengan kebutuhan industri energi.

Defiyan juga menekankan pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik. Fleksibilitas penetapan harga, menurut pandangannya, perlu berjalan bersama pengawasan agar keputusan korporasi tetap terkelola dan pengadaan berlangsung efisien.

Usulan tersebut menempatkan dua kepentingan dalam satu kebijakan: pemerintah menjaga perlindungan konsumen melalui pengaturan BBM subsidi, sedangkan Pertamina memerlukan ruang untuk merespons harga pasar pada BBM non-subsidi. Efisiensi pengadaan dan tata kelola menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan serta keberlanjutan investasi perusahaan.

Defiyan mengatakan keleluasaan penetapan harga BBM dapat membantu Pertamina menghadapi dinamika minyak global, dengan pengawasan dan efisiensi pengadaan tetap menjadi perhatian.

Ikuti Harga BBM Hari Ini: Pertalite, Pertamax & Solar: artikel terbaru dan arsip Harga BBM Hari Ini: Pertalite, Pertamax & Solar.