Guru PPPK Penuh Waktu Butuh Kepastian, DPR Siapkan Rp23 Triliun

JAKARTA — Guru PPPK paruh waktu akan mendapat kepastian pengangkatan menjadi penuh waktu setelah pemerintah menyiapkan anggaran Rp23 triliun, kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di Jakarta, Jumat (13/11). Namun, petunjuk teknis pelaksanaannya belum diterima DPR.

Anggaran itu ditujukan untuk mendukung peralihan status, tetapi guru masih menunggu aturan yang menjelaskan persyaratan administrasi. Lalu meminta prosesnya tidak tersendat oleh birokrasi panjang.

Guru PPPK menunggu petunjuk teknis

Lalu mengatakan anggaran pengangkatan tersebut telah disepakati. Ia menekankan pemerintah perlu memakai dana itu sesuai tujuan dan memastikan proses peralihan berjalan tanpa mempersulit guru.

“Anggarannya sudah kami sepakati, 23 triliun untuk peralihan ini,” kata Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menyebut para guru membutuhkan kepastian mengenai perubahan status kerja. Kepastian itu juga diperlukan agar mereka mengetahui dokumen yang mesti disiapkan sebelum proses pengangkatan berlangsung.

“Karena guru-guru kita hari ini memang membutuhkan kepastian,” ujarnya.

Namun, Lalu mengaku belum menerima petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis. Dua pedoman itu menjadi acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan penyiapan persyaratan administrasi.

“Sampai dengan hari ini juklak juknisnya belum kami terima,” kata Lalu.

Ia mendesak pemerintah segera menerbitkan kedua pedoman tersebut agar guru dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. “Ini juga harus segera dikeluarkan agar guru-guru kita menyiapkan segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan,” katanya.

Peralihan dijadwalkan mulai 2027

Belum terbitnya juklak dan juknis membuat tahapan administrasi belum jelas bagi para guru, meski anggaran peralihan telah disepakati. Bagi mereka, aturan yang cepat dan mudah dipahami menentukan kapan persiapan dokumen dapat dimulai serta bagaimana proses pengangkatan dijalankan.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan itu mencakup profesi di luar guru.

Prasetyo menyebut Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lain termasuk dalam kebijakan tersebut. Pengangkatan itu, kata dia, akan menaikkan status mereka dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Cakupan lintas profesi berarti penerbitan pedoman tidak hanya berpengaruh pada guru. Pegawai di bidang lain yang masuk kebijakan juga memerlukan kejelasan mengenai persyaratan dan proses perubahan status.

Lalu berharap pemerintah menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama. Ia meminta juklak dan juknis segera diterbitkan agar guru bisa menyiapkan persyaratan sebelum pengangkatan yang dijadwalkan mulai 1 Januari 2027.

Ikuti Info CPNS & PPPK Terbaru: artikel terbaru dan arsip Info CPNS & PPPK Terbaru.