Impor Baja HRC Belarus-Kazakstan Masuk Peninjauan KADI

JAKARTA — Peninjauan bea antidumping atas impor baja HRC dari Belarus dan Kazakstan dapat mengubah besaran pungutan yang berlaku bagi produk tersebut di Indonesia. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan pada Kamis (12/11) untuk menilai kembali penerapan bea itu.

Pemeriksaan ini menyoroti perubahan kondisi perdagangan yang berpotensi memengaruhi margin dumping, yakni selisih harga yang menjadi dasar pengenaan tindakan antidumping. KADI belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan.

Impor baja HRC diperiksa KADI

Ketua KADI Frida Adiati mengatakan lembaganya menemukan indikasi perubahan kondisi perdagangan produk baja canai lantaian atau Hot Rolled Coil (HRC) asal Belarus dan Kazakstan. Perubahan itu dinilai dapat memengaruhi besaran margin dumping di Indonesia.

Dalam keterangannya pada Kamis (12/11), Frida menyatakan KADI telah mengkaji kecukupan dan ketepatan bukti awal sebelum membuka pemeriksaan. Lembaga itu menilai bukti yang tersedia cukup untuk meninjau keadaan perdagangan HRC dari kedua negara.

“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan adanya bukti awal yang cukup mengenai adanya perubahan keadaan pada perdagangan HRC asal Belarus dan Kazakstan ke Indonesia yang dapat menyebabkan adanya perubahan besaran margin dumping,” kata Frida.

Penyelidikan tersebut berupa peninjauan kembali sementara atau interim review atas tindakan antidumping yang dikenakan terhadap HRC dari Belarus dan Kazakstan. Artinya, pemeriksaan ini berfokus pada kemungkinan perubahan besaran tindakan yang berlaku, bukan sekadar membuka perkara baru atas produk baja itu.

Cakupan impor baja HRC Belarus-Kazakstan

Produk yang diperiksa masuk dalam 18 pos tarif berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022. Pos tarif mengelompokkan barang untuk keperluan kepabeanan, termasuk penetapan perlakuan impor.

Periode impor yang menjadi perhatian KADI mencakup 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. Rentang tersebut menjadi dasar pemeriksaan perubahan perdagangan produk HRC dari Belarus dan Kazakstan ke Indonesia.

KADI menjalankan penyelidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan. Aturan itu menjadi landasan proses sekaligus menetapkan batas waktu pemeriksaan.