JAKARTA — Ekosistem halal Indonesia bernilai Rp6.400 triliun dan disebut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Angka itu menjadi dasar bagi BPJPH untuk memperluas layanan halal dan peluang usaha bagi berbagai kalangan.
Haikal menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta pada Jumat (13/11/2026). Ia menilai nilai rantai ekonomi halal Indonesia berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.
“Halal bukan semata-mata persoalan sertifikasi, tetapi juga mesin pertumbuhan ekonomi. Halal value chain Indonesia telah mencapai Rp6.400 triliun dan berkontribusi terhadap PDB. Ini menjadi salah satu kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen,” ujar Haikal.
Ekosistem halal Indonesia dan peluang usaha
Nilai Rp6.400 triliun itu mencakup rantai ekonomi halal, bukan sekadar layanan penerbitan sertifikat. BPJPH melihat potensi tersebut perlu diikuti langkah yang dapat menghubungkan pelaku usaha dengan layanan, kapasitas produksi, industri, dan pasar.
Haikal menyebut penguatan layanan sertifikasi halal sebagai salah satu upaya yang perlu dilakukan. Pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan pelaku usaha, mengembangkan industri halal, serta memperluas akses pasar produk Indonesia di dalam negeri dan mancanegara.
Dampaknya dapat terasa pada konsumen maupun usaha kecil. Konsumen memperoleh kepastian dan perlindungan terkait produk halal, sementara pelaku usaha berpeluang memperkuat daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Peluang itu juga menyasar usaha mikro dan kecil (UMK), yang disebut BPJPH sebagai bagian dari industri yang diharapkan tumbuh.
Namun, besarnya nilai ekonomi belum otomatis membuat peluangnya merata. Haikal menekankan bahwa ekosistem halal perlu dibangun secara inklusif agar manfaatnya bisa dijangkau berbagai lapisan masyarakat.
Pendekatan Halal for All
Untuk memperluas pemahaman publik, Haikal mengatakan BPJPH mengubah pendekatan sosialisasi menjadi Halal for All, yang berarti halal untuk semua. Pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat memahami manfaat jaminan produk halal sebagai perlindungan konsumen sekaligus peluang ekonomi.
“Halal akan diterima kalau inklusif. Karena itu, saya mengubah pendekatan sosialisasi menjadi Halal for All, halal untuk semua. Halal bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi manfaat dan peluang ekosistemnya dapat dirasakan oleh semua kalangan,” ujar Haikal.
Pesan itu menempatkan akses sebagai bagian penting dari pengembangan ekosistem. Layanan yang mudah dijangkau dapat membantu pelaku usaha memahami proses jaminan halal, sedangkan perluasan pasar memberi ruang bagi produk mereka untuk bersaing. BPJPH juga menyebut layanan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Perhatian pada akses menjadi relevan bagi UMK karena penguatan ekosistem tidak hanya menyangkut pengakuan halal pada produk. Kapasitas pelaku usaha dan kemudahan memperoleh layanan turut menentukan apakah mereka dapat memanfaatkan peluang pasar yang dituju.
Penghargaan untuk pelayanan publik
Haikal juga menerima Anugerah Penggerak Nusantara 2026 dalam kategori Penggerak Pelayanan Publik. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya mendorong transformasi pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.
BPJPH menyebut pengakuan itu berkaitan dengan upaya memperkuat layanan agar lebih mudah diakses, inklusif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Langkah berikutnya, menurut Haikal, perlu menjaga agar manfaat dan peluang dalam ekosistem halal dapat dinikmati lintas kelompok.
“Halal bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi manfaat dan peluang ekosistemnya dapat dirasakan oleh semua kalangan,” ujarnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP