PTKP Naik pada 2027, Airlangga Pastikan Tak Berlaku 1 Januari

JAKARTA — Rencana PTKP naik pada 2027 belum akan berlaku sejak awal tahun, sehingga pekerja belum bisa menghitung perubahan pajak berdasarkan batas baru pada 1 Januari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih membahas waktu penerapannya.

Airlangga menyampaikan kepastian rencana penyesuaian itu di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Namun, pemerintah belum mengumumkan besaran batas penghasilan tidak kena pajak yang baru ataupun tanggal mulai berlakunya.

PTKP naik 2027 masih dibahas

Airlangga menegaskan perubahan tidak berlaku pada hari pertama tahun depan. “Tidak di 1 Januari,” kata Airlangga saat ditanya mengenai pemberlakuan PTKP.

Pemerintah masih membahas rincian penyesuaian, termasuk rencana mengaitkan batas PTKP dengan upah minimum provinsi (UMP). Pembahasan itu juga melibatkan Kementerian Keuangan.

PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan. Saat ini nilainya Rp54 juta setahun, setara Rp4,5 juta sebulan.

Bagi pekerja, besaran PTKP menentukan bagian penghasilan yang tidak masuk perhitungan pajak. Jika batas itu berubah, beban pajak dapat ikut berubah. Namun, dampaknya belum bisa dihitung karena pemerintah belum menyampaikan angka penyesuaian maupun tanggal penerapan.

Kementerian Keuangan hitung dampak

Kementerian Keuangan telah menerima usulan kajian PTKP untuk 2027 dari Airlangga. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), unit di kementerian yang menangani strategi ekonomi dan fiskal, sedang memperhitungkan dampak kebijakan terhadap masyarakat dan anggaran negara.

Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Hidayat Amir mengatakan kajian itu masih berjalan. “Saat ini kita sedang melakukan kajian lebih detail dari dampak yang ada,” kata Hidayat di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Hidayat juga mengingatkan bahwa batas PTKP saat ini, yakni Rp4,5 juta per bulan, masih lebih tinggi dibandingkan UMP. Ia menyebut nilainya juga relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain. Menurut Hidayat, batas tersebut setara 6,72 kali garis kemiskinan.

Perbandingan itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan perubahan. Penyesuaian PTKP dapat mengurangi pajak yang dibayar pekerja, tetapi pemerintah juga harus menghitung pengaruhnya terhadap penerimaan negara.

“Ini kita pertimbangkan PTKP ini perlu kita consider dampak penerimaan dan dampak ke masyarakat,” ujar Hidayat.

Karena itu, hasil kajian akan menentukan bagaimana pemerintah menyeimbangkan penerimaan negara dengan dampak kebijakan terhadap ekonomi masyarakat. Hingga pembahasan selesai, pekerja masih memakai batas PTKP yang berlaku saat ini, sementara rencana kenaikan pada 2027 belum memiliki besaran dan tanggal penerapan.