Impor Baja HRC Belarus-Kazakstan Masuk Peninjauan KADI

JAKARTA — Peninjauan bea antidumping atas impor baja HRC dari Belarus dan Kazakstan dapat mengubah besaran pungutan yang berlaku bagi produk tersebut di Indonesia. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan pada Kamis (12/11) untuk menilai kembali penerapan bea itu.

Pemeriksaan ini menyoroti perubahan kondisi perdagangan yang berpotensi memengaruhi margin dumping, yakni selisih harga yang menjadi dasar pengenaan tindakan antidumping. KADI belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan.

Impor baja HRC diperiksa KADI

Ketua KADI Frida Adiati mengatakan lembaganya menemukan indikasi perubahan kondisi perdagangan produk baja canai lantaian atau Hot Rolled Coil (HRC) asal Belarus dan Kazakstan. Perubahan itu dinilai dapat memengaruhi besaran margin dumping di Indonesia.

Dalam keterangannya pada Kamis (12/11), Frida menyatakan KADI telah mengkaji kecukupan dan ketepatan bukti awal sebelum membuka pemeriksaan. Lembaga itu menilai bukti yang tersedia cukup untuk meninjau keadaan perdagangan HRC dari kedua negara.

“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan adanya bukti awal yang cukup mengenai adanya perubahan keadaan pada perdagangan HRC asal Belarus dan Kazakstan ke Indonesia yang dapat menyebabkan adanya perubahan besaran margin dumping,” kata Frida.

Penyelidikan tersebut berupa peninjauan kembali sementara atau interim review atas tindakan antidumping yang dikenakan terhadap HRC dari Belarus dan Kazakstan. Artinya, pemeriksaan ini berfokus pada kemungkinan perubahan besaran tindakan yang berlaku, bukan sekadar membuka perkara baru atas produk baja itu.

Cakupan impor baja HRC Belarus-Kazakstan

Produk yang diperiksa masuk dalam 18 pos tarif berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022. Pos tarif mengelompokkan barang untuk keperluan kepabeanan, termasuk penetapan perlakuan impor.

Periode impor yang menjadi perhatian KADI mencakup 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. Rentang tersebut menjadi dasar pemeriksaan perubahan perdagangan produk HRC dari Belarus dan Kazakstan ke Indonesia.

KADI menjalankan penyelidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan. Aturan itu menjadi landasan proses sekaligus menetapkan batas waktu pemeriksaan.

Prosesnya ditargetkan berlangsung maksimal 12 bulan. Selama periode tersebut, hasil penyelidikan dapat menentukan apakah besaran bea antidumping perlu ditinjau berdasarkan perubahan margin yang ditemukan.

Dampak bagi importir dan industri dalam negeri

Hasil peninjauan ini penting bagi importir dan produsen baja dalam negeri karena besaran bea antidumping berhubungan dengan pungutan atas produk HRC dari kedua negara. Perubahan tarif dapat memengaruhi biaya impor produk yang masuk dalam cakupan pemeriksaan, sementara industri lokal berkepentingan terhadap penerapan tindakan perdagangan tersebut.

Namun, KADI masih berada pada tahap penyelidikan. Belum ada keputusan baru mengenai besaran bea yang berlaku, sehingga pihak yang terkait masih harus mengikuti proses hingga lembaga itu menyelesaikan peninjauan.

KADI telah memberi tahu pihak-pihak berkepentingan mengenai dimulainya pemeriksaan. Pihak yang menerima pemberitahuan meliputi industri dalam negeri, importir, serta perwakilan Belarus dan Kazakstan.

Pemberitahuan juga disampaikan kepada perwakilan pemerintah kedua negara di Indonesia serta Kedutaan Besar RI di Belarus dan Kazakstan. Keterlibatan pihak-pihak tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan yang ditargetkan selesai paling lama 12 bulan.

Frida menyebut bukti awal menunjukkan adanya perubahan keadaan perdagangan HRC yang dapat mengubah besaran margin dumping. “KADI menemukan adanya bukti awal yang cukup mengenai adanya perubahan keadaan pada perdagangan HRC asal Belarus dan Kazakstan ke Indonesia yang dapat menyebabkan adanya perubahan besaran margin dumping,” kata Ketua KADI itu.