PT Danantara memberikan jaminan tegas bahwa kehadiran anak usahanya, PT Dharma Samudera Indonesia (DSI), tidak akan mengganggu atau menghilangkan lini bisnis eksportir swasta yang sudah ada. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa DSI sebagai BUMN ekspor memiliki fungsi pengawasan harga ekspor, bukan mengambil alih peran pelaku usaha eksisting.
Dony menjelaskan, tugas utama DSI adalah memastikan bahwa harga ekspor komoditas Indonesia tercatat dengan benar dan sesuai nilai pasar internasional. “DSI hadir untuk memperkuat transparansi harga ekspor, bukan untuk menggantikan eksportir swasta yang sudah beroperasi,” ujar Dony dalam keterangannya, Minggu (25/5/2026).
Kehadiran DSI memang sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan eksportir swasta, terutama yang bergerak di sektor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan mineral. Mereka khawatir BUMN baru ini akan memonopoli jalur ekspor atau bahkan menggantikan peran mereka secara bertahap.
Fokus DSI: Pengawasan Harga, Bukan Monopoli
Menurut Dony, DSI dirancang sebagai instrumen negara untuk mencegah praktik transfer pricing dan underpricing yang selama ini merugikan penerimaan negara dari sektor ekspor. Banyak kasus di mana harga ekspor komoditas Indonesia dilaporkan jauh lebih rendah dari harga pasar internasional, sehingga negara kehilangan potensi pajak dan royalti yang seharusnya diterima.
“Kami tidak akan menghilangkan bisnis siapa pun. Yang kami lakukan adalah memastikan bahwa transaksi ekspor dilakukan dengan harga yang fair dan transparan. Ini untuk kepentingan negara, bukan untuk menyingkirkan pelaku usaha,” tegasnya.
DSI akan bekerja sama dengan eksportir swasta dalam bentuk verifikasi dan validasi harga ekspor. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas sektor ekspor Indonesia tanpa membebani pelaku usaha dengan regulasi yang berbelit-belit.
Dampak terhadap Ekosistem Ekspor Nasional
Langkah Danantara melalui DSI ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekonomi nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di kisaran 4,7 persen menuntut optimalisasi penerimaan negara dari berbagai sektor, termasuk ekspor komoditas.
Pengamat ekonomi menilai, transparansi harga ekspor memang penting untuk menghindari kebocoran devisa negara. Namun, implementasinya harus hati-hati agar tidak menciptakan birokrasi baru yang justru menghambat daya saing eksportir Indonesia di pasar global.
“Yang penting adalah bagaimana DSI bisa menjadi fasilitator, bukan regulator yang kaku. Eksportir swasta butuh fleksibilitas dalam berbisnis, sementara negara butuh jaminan bahwa transaksi dilakukan dengan benar,” kata seorang pengamat ekonomi dari Jakarta.
Di sisi lain, diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor ekspor juga menjadi prioritas di berbagai daerah penghasil komoditas, termasuk Bangka Belitung yang mengandalkan timah dan lada.
Danantara sendiri merupakan holding BUMN yang menaungi berbagai perusahaan strategis negara. Pembentukan DSI sebagai BUMN ekspor merupakan bagian dari konsolidasi aset negara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.
Ke depan, Dony menyatakan bahwa Danantara akan terus berkomunikasi dengan asosiasi eksportir dan pelaku usaha untuk memastikan implementasi peran DSI berjalan harmonis tanpa mengganggu iklim investasi dan usaha yang sudah berjalan.
Sumber: CNN Indonesia (baca selengkapnya)
