DJP Kejar Rp 514 Triliun, Perkuat Pengawasan hingga Coretax

JAKARTA — Penerimaan pajak masih harus bertambah Rp 514 triliun pada November dan Desember 2026 agar target APBN 2026 tercapai. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan angka itu dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menghimpun Rp 1.796,8 triliun hingga Oktober 2026, sementara target setahun penuh ditetapkan Rp 2.357,7 triliun. Kekurangan penerimaan pajak itu menjadi bagian dari kebutuhan pemerintah mengumpulkan Rp 590,1 triliun penerimaan negara pada dua bulan terakhir tahun ini.

Perbedaan kedua angka itu penting: Rp 514 triliun merujuk pada pajak, sedangkan Rp 590,1 triliun mencakup penerimaan negara secara keseluruhan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga menyebut DJP membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp 500 triliun pada November dan Desember.

Penerimaan pajak masih jauh dari target tahunan

Realisasi pajak hingga Oktober telah mendekati Rp 1.800 triliun, tetapi masih menyisakan pekerjaan besar bagi otoritas pajak sebelum tahun anggaran berakhir. Suahasil mengakui pencapaian penerimaan sebesar itu bukan pekerjaan mudah.

“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ujar Suahasil.

Angka dari Suahasil menempatkan kebutuhan pajak yang tersisa lebih tinggi daripada taksiran sekitar Rp 500 triliun yang disampaikan Bimo. Keduanya merujuk pada periode November dan Desember, tetapi tingkat rinciannya berbeda: Suahasil menyebut kebutuhan Rp 514 triliun, sementara Bimo menggunakan angka perkiraan.

Bagi belanja negara, penerimaan pajak menentukan ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah. Karena itu, capaian pada dua bulan terakhir berhubungan langsung dengan kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan belanja yang telah dianggarkan.

Marketplace dan Coretax masuk strategi DJP

DJP menyiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan penerimaan. Strateginya mencakup kebijakan perpajakan terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, serta pajak minimum global, yaitu aturan pajak minimum yang disebut DJP sebagai bagian dari kebijakan perpajakan.

Otoritas pajak juga memperkuat administrasi dan komunikasi dengan wajib pajak untuk mendorong kepatuhan. Di internal, DJP meningkatkan kapasitas pegawai dan menata jabatan fungsional agar pekerjaan pengawasan lebih terukur.