DJP Kejar Rp 514 Triliun, Perkuat Pengawasan hingga Coretax

JAKARTA — Penerimaan pajak masih harus bertambah Rp 514 triliun pada November dan Desember 2026 agar target APBN 2026 tercapai. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan angka itu dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menghimpun Rp 1.796,8 triliun hingga Oktober 2026, sementara target setahun penuh ditetapkan Rp 2.357,7 triliun. Kekurangan penerimaan pajak itu menjadi bagian dari kebutuhan pemerintah mengumpulkan Rp 590,1 triliun penerimaan negara pada dua bulan terakhir tahun ini.

Perbedaan kedua angka itu penting: Rp 514 triliun merujuk pada pajak, sedangkan Rp 590,1 triliun mencakup penerimaan negara secara keseluruhan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga menyebut DJP membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp 500 triliun pada November dan Desember.

Penerimaan pajak masih jauh dari target tahunan

Realisasi pajak hingga Oktober telah mendekati Rp 1.800 triliun, tetapi masih menyisakan pekerjaan besar bagi otoritas pajak sebelum tahun anggaran berakhir. Suahasil mengakui pencapaian penerimaan sebesar itu bukan pekerjaan mudah.

“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ujar Suahasil.

Angka dari Suahasil menempatkan kebutuhan pajak yang tersisa lebih tinggi daripada taksiran sekitar Rp 500 triliun yang disampaikan Bimo. Keduanya merujuk pada periode November dan Desember, tetapi tingkat rinciannya berbeda: Suahasil menyebut kebutuhan Rp 514 triliun, sementara Bimo menggunakan angka perkiraan.

Bagi belanja negara, penerimaan pajak menentukan ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah. Karena itu, capaian pada dua bulan terakhir berhubungan langsung dengan kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan belanja yang telah dianggarkan.

Marketplace dan Coretax masuk strategi DJP

DJP menyiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan penerimaan. Strateginya mencakup kebijakan perpajakan terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, serta pajak minimum global, yaitu aturan pajak minimum yang disebut DJP sebagai bagian dari kebijakan perpajakan.

Otoritas pajak juga memperkuat administrasi dan komunikasi dengan wajib pajak untuk mendorong kepatuhan. Di internal, DJP meningkatkan kapasitas pegawai dan menata jabatan fungsional agar pekerjaan pengawasan lebih terukur.

Bimo menyebut fungsionalisasi pegawai meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65% pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Aktivitas audit juga meningkat sekitar 25%.

DJP turut menyempurnakan Coretax, sistem administrasi perpajakan, dengan mengintegrasikan fitur analitik dan kecerdasan buatan (AI). Fitur itu disiapkan untuk membantu pengawasan dan optimalisasi penerimaan, bukan sekadar memperbarui sistem administrasi.

“Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan,” ujar Bimo pada Kamis, 12 November 2026.

Pendekatan kepatuhan disesuaikan dengan profil wajib pajak

DJP menggunakan behavioral nudging, yakni pendekatan untuk mendorong kepatuhan melalui intervensi yang disesuaikan dengan perilaku wajib pajak. Metode ini juga menyasar wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong agar terhindar dari kewajiban membayar kekurangan pajak.

Bimo mengatakan DJP memakai Randomized Controlled Trials (RCT), metode untuk menguji intervensi pada kelompok berdasarkan profil risiko dan perilaku kepatuhan. Hasil kategorisasi itu menentukan jenis pendekatan yang diterapkan kepada setiap kelompok.

Penilaian DJP mempertimbangkan kepatuhan formal dan material, profesi, kisaran penghasilan, sektor usaha, serta riwayat kepatuhan. DJP menghubungkan proses tersebut dengan Compliance Risk Management (CRM), mesin pengelolaan risiko yang membantu mengidentifikasi pola ketidakpatuhan.

“Artinya dari kategorisasi Randomized Controlled Trials, maka jenis nudging-nya akan disesuaikan per kategori wajib pajak,” ujar Bimo kepada wartawan, Jumat, 13 November 2026.

DJP juga ingin menjadikan pemenuhan kewajiban pajak sebagai salah satu syarat administrasi bagi aparatur sipil negara yang mengajukan promosi jabatan atau kenaikan pangkat. Sementara itu, Bimo belum merinci kelayakan wajib pajak yang sengaja menghapus bukti potong untuk mengikuti program pengurangan sanksi administrasi.

Suahasil meminta dukungan masyarakat agar penerimaan pajak dapat membiayai belanja negara. “Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” kata Suahasil.