Gibran Berhak atas Pensiun Rp20,16 Juta, Ini Syaratnya

JAKARTA — Hak pensiun Gibran Rakabuming Raka sebagai mantan wakil presiden dapat mencapai Rp20,16 juta per bulan setelah pemberhentiannya ditetapkan secara hormat oleh MPR. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026), tetapi hak itu bergantung pada keputusan resmi lembaga tersebut.

Penetapan status pemberhentian menentukan apakah pensiun, tunjangan, dan fasilitas bagi Gibran mulai berlaku. Aturan menyebut pembayaran dilakukan pada bulan setelah pemberhentian secara hormat ditetapkan.

Hak pensiun Gibran mengikuti keputusan MPR

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak keuangan dan administratif presiden serta wakil presiden, termasuk setelah mereka berhenti menjabat. Ketentuan itu mensyaratkan pemberhentian secara hormat untuk memperoleh pensiun.

UU tersebut menetapkan pensiun pokok mantan wakil presiden sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Sementara gaji pokok wakil presiden ditetapkan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 menetapkan gaji pokok tertinggi pejabat negara, termasuk Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung, sebesar Rp5,04 juta per bulan. Dengan dasar itu, gaji pokok wakil presiden menjadi Rp20,16 juta per bulan, yang menjadi acuan penghitungan pensiun pokok.

Angka itu bukan berarti hak Gibran otomatis berlaku setelah surat pengunduran diri diserahkan. MPR harus menetapkan status pemberhentiannya terlebih dahulu. UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan pemberhentian pada dasarnya dilakukan dengan hormat, kecuali MPR secara tegas memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat.

Tunjangan dan biaya kesehatan

Di luar pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri. Mantan wakil presiden juga berhak atas biaya kebutuhan rumah tangga, termasuk air, listrik, dan telepon.

Negara turut menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Hak-hak ini memberi perlindungan keuangan dan layanan setelah seseorang meninggalkan jabatan, tetapi waktu pembayarannya tetap mengikuti penetapan pemberhentian secara hormat.

Dampaknya bukan hanya pada pendapatan mantan pejabat. Keputusan MPR juga menjadi penentu kapan negara mulai membayar pensiun dan biaya terkait, sehingga status pemberhentian perlu jelas sebelum hak administratif itu berjalan.

Rumah dan kendaraan dinas

Pasal 8 mengatur rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya dan kendaraan milik negara dengan pengemudi. Perlengkapan rumah diserahkan satu kali bersama rumah, sedangkan pemeliharaan rumah setelahnya menjadi tanggung jawab mantan presiden atau wakil presiden.

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas serta gaji pengemudi tetap ditanggung negara. Ketentuan ini membedakan biaya rumah yang beralih kepada mantan pejabat dari ongkos kendaraan yang masih dibayarkan pemerintah.

Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Keputusan resmi MPR mengenai status pemberhentiannya akan menentukan apakah pembayaran pensiun dan fasilitas itu mulai berjalan pada bulan berikutnya.