Gibran Mundur, MPR Percepat Pemilihan Wapres pada 2 Desember

JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden, dan MPR menjadwalkan pemilihan penggantinya pada 2 Desember 2026 di Gedung Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan itu setelah rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026.

Jadwal tersebut membuat proses pengisian kursi wapres bergerak lebih cepat dari batas waktu 60 hari yang dimiliki MPR sejak menerima surat pengunduran diri. Presiden akan diminta mengirimkan dua nama calon untuk diverifikasi sebelum rapat paripurna memilih, melantik, dan mengesahkan wapres terpilih.

Rapat gabungan berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan. Pertemuan itu digelar sehari setelah Gibran berhenti dari jabatannya.

Empat langkah MPR mengisi kursi wapres

Keputusan pertama menetapkan rapat paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026. Agenda rapat mencakup pemilihan calon, pelantikan, serta pengesahan wakil presiden terpilih.

“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting,” kata Ahmad Muzani dalam konferensi pers, Jumat, 13 November. Ia menyebut jadwal paripurna sebagai salah satu keputusan rapat.

Keputusan kedua meminta pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia. Surat itu meminta Presiden segera menyampaikan dua nama calon wapres untuk diperiksa tim verifikasi MPR. Presiden memiliki waktu empat belas hari setelah menerima surat untuk mengajukan nama.

Tim verifikasi menjadi keputusan ketiga. MPR menetapkan tim beranggotakan 36 orang, dengan seorang anggota dari pimpinan MPR sebagai ketua. Mereka akan memeriksa seluruh persyaratan calon.

Keputusan keempat membentuk tim ad hoc yang juga beranggotakan 36 orang. Tiga Wakil Ketua MPR akan memimpin tim tersebut, sementara anggotanya berasal dari fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR. Tim ini menyiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan calon yang terpilih dalam rapat paripurna.

Proses dipercepat, nama calon menunggu Presiden

Muzani mengatakan MPR memiliki waktu 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran. Namun, pembicaraan pimpinan MPR dan konsultasi bersama pimpinan DPR, DPD, serta Presiden menghasilkan dorongan untuk menuntaskan pergantian lebih cepat.

Percepatan ini menentukan kapan masyarakat mengetahui nama calon yang akan mengisi jabatan wapres. Presiden harus lebih dulu menyampaikan dua nama; setelah itu tim verifikasi memeriksa persyaratan sebelum MPR menggelar pemilihan dan pelantikan sesuai jadwal.

Nama pengganti belum ditetapkan dalam keputusan rapat gabungan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dalam pernyataan terpisah, menyebut sejumlah figur partai berpotensi dipertimbangkan Presiden. Namun, pembicaraan tentang nama tidak mengubah langkah resmi MPR: dua calon harus diajukan Presiden dan melewati verifikasi.

Muzani menyebut besarnya perhatian masyarakat sebagai salah satu alasan MPR ingin proses berjalan lancar. “Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar,” ujar Ketua MPR itu.