Penerimaan Pajak: DJP Kejar Rp 514 Triliun

Bimo menyebut fungsionalisasi pegawai meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65% pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Aktivitas audit juga meningkat sekitar 25%.

DJP turut menyempurnakan Coretax, sistem administrasi perpajakan, dengan mengintegrasikan fitur analitik dan kecerdasan buatan (AI). Fitur itu disiapkan untuk membantu pengawasan dan optimalisasi penerimaan, bukan sekadar memperbarui sistem administrasi.

“Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan,” ujar Bimo pada Kamis, 12 November 2026.

Pendekatan kepatuhan disesuaikan dengan profil wajib pajak

DJP menggunakan behavioral nudging, yakni pendekatan untuk mendorong kepatuhan melalui intervensi yang disesuaikan dengan perilaku wajib pajak. Metode ini juga menyasar wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong agar terhindar dari kewajiban membayar kekurangan pajak.

Bimo mengatakan DJP memakai Randomized Controlled Trials (RCT), metode untuk menguji intervensi pada kelompok berdasarkan profil risiko dan perilaku kepatuhan. Hasil kategorisasi itu menentukan jenis pendekatan yang diterapkan kepada setiap kelompok.

Penilaian DJP mempertimbangkan kepatuhan formal dan material, profesi, kisaran penghasilan, sektor usaha, serta riwayat kepatuhan. DJP menghubungkan proses tersebut dengan Compliance Risk Management (CRM), mesin pengelolaan risiko yang membantu mengidentifikasi pola ketidakpatuhan.

“Artinya dari kategorisasi Randomized Controlled Trials, maka jenis nudging-nya akan disesuaikan per kategori wajib pajak,” ujar Bimo kepada wartawan, Jumat, 13 November 2026.

DJP juga ingin menjadikan pemenuhan kewajiban pajak sebagai salah satu syarat administrasi bagi aparatur sipil negara yang mengajukan promosi jabatan atau kenaikan pangkat. Sementara itu, Bimo belum merinci kelayakan wajib pajak yang sengaja menghapus bukti potong untuk mengikuti program pengurangan sanksi administrasi.

Suahasil meminta dukungan masyarakat agar penerimaan pajak dapat membiayai belanja negara. “Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” kata Suahasil.