Kemnaker Siapkan Pengelola Dana Pesangon, Usaha Kecil Dikecualikan

JAKARTA — Kemnaker menyiapkan lembaga pemerintah untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon, sementara perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai menyetorkan dana itu. Skema dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 ini ditujukan agar hak pekerja saat terkena PHK tidak bergantung pada kemampuan perusahaan membayar setelah pemutusan kerja.

Aturan itu mengecualikan usaha mikro dan kecil dari kewajiban penyediaan dana. Perusahaan menengah dan besar yang mengabaikannya dapat dikenai sanksi administratif, bahkan sanksi pidana jika terbukti tidak membayar hak pekerja yang terkena PHK.

Dana pesangon dikelola lembaga pemerintah

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah akan menunjuk pengelola dalam waktu dekat. Perusahaan nantinya tidak menyimpan sendiri dana cadangan tersebut, melainkan menitipkannya kepada lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pengusaha wajib menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Indah menjelaskan, perusahaan perlu memperhitungkan potensi kewajiban sejak pertama mempekerjakan pekerja tetap dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dengan begitu, dana untuk membayar hak pekerja sudah disiapkan dan disetorkan sebelum muncul masalah pembayaran setelah PHK.

“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,” kata Indah dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11).

Usaha kecil dikecualikan dari kewajiban

Pemerintah memberi masa transisi paling lama satu tahun untuk membentuk lembaga pengelola. Perusahaan mendapat tenggat hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon ke lembaga tersebut. Tenggat ini memberi waktu bagi perusahaan menyesuaikan penghitungan kewajiban dan alur penyetoran.

Dampaknya langsung menyentuh pekerja yang mengalami PHK. Dana yang dititipkan lebih awal dimaksudkan menjadi sumber pembayaran pesangon, sehingga pekerja tidak hanya mengandalkan kondisi keuangan perusahaan saat hubungan kerja berakhir. Indah menilai skema ini penting ketika PHK terjadi dalam jumlah besar dan perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya.

Namun, kewajiban DCP tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Untuk perusahaan menengah dan besar, Kemnaker menyiapkan sanksi berjenjang: mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, hingga pencabutan izin berusaha.

UU yang sama juga menetapkan sanksi pidana bagi perusahaan yang terbukti tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak pekerja yang terkena PHK. Aturan ini secara khusus menyasar pemenuhan hak PHK karena alasan selain pekerja memasuki usia pensiun, apabila pekerja belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Kemnaker tekankan perlindungan setelah PHK

Menurut Indah, DCP melengkapi ketentuan yang memperketat alasan PHK melalui 15 alasan khusus. Ia menyebut skema dana cadangan sebagai perlindungan konkret agar pekerja tetap menerima haknya jika hubungan kerja harus berakhir.

“Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada,” ujar Indah. Ia juga menyinggung pekerja di pabrik padat karya di Jawa Tengah yang hingga kini belum menerima penyelesaian pesangon.

Rencana pengelolaannya masih menunggu penunjukan resmi pemerintah. Danantara Indonesia menyatakan tidak pernah menerima penugasan atau penunjukan untuk mengelola DCP. Karena itu, perusahaan dan pekerja masih menanti lembaga yang akan ditetapkan serta aturan pelaksanaan yang mengatur penyetoran dana sebelum tenggat Oktober 2027.