Dampaknya langsung menyentuh pekerja dan keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban saat PHK, pekerja berisiko kehilangan sumber pendapatan sekaligus hak yang seharusnya dibayarkan setelah hubungan kerja berakhir. Penitipan dana bertujuan memastikan pembayaran itu tidak semata bergantung pada kondisi kas perusahaan ketika PHK terjadi.
Aturan tersebut secara khusus menjamin hak akibat PHK karena alasan selain pekerja memasuki usia pensiun, bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun. Indah juga menyebut undang-undang ini memperketat syarat PHK melalui 15 alasan khusus.
“Ini adalah bentuk wujud perlindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada,” kata Indah.
Sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban
Usaha mikro dan kecil tidak diwajibkan menyediakan Dana Cadangan Pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 253. Perusahaan menengah dan besar yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif bertingkat.
Sanksinya mencakup peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Undang-undang itu juga membuka sanksi pidana bagi perusahaan yang terbukti tidak membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak pekerja.
Penunjukan lembaga pengelola masih menjadi tahap berikutnya. Danantara Indonesia menyatakan tidak pernah menerima penugasan atau penunjukan pemerintah untuk mengelola dana tersebut, menurut keterangan Tim Komunikasi Danantara pada Sabtu (14/11/2026). Karena itu, identitas lembaga yang akan menerima setoran belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi.
Indah menyebut dana cadangan ini diperlukan agar pekerja tidak menanggung akibat ketika perusahaan gagal membayar hak setelah PHK. Tenggat pengalihan dana bagi perusahaan adalah Oktober 2027.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP