Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor Perusahaan hingga 2027

JAKARTA — Dana Cadangan Pesangon wajib disiapkan perusahaan dan dikelola lembaga pemerintah agar pekerja yang terkena PHK tetap menerima haknya. Kemnaker menyebut perusahaan memiliki waktu transisi hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana tersebut.

Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 ini mengubah cara perusahaan menyiapkan pembayaran pesangon. Dana tidak cukup hanya dicatat sebagai kewajiban internal; perusahaan harus menyetorkannya kepada lembaga pemerintah yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola.

Bagi pekerja, skema ini ditujukan untuk mengurangi risiko pesangon tak dibayar ketika perusahaan mengalami masalah keuangan atau melakukan PHK. Namun, usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan dana cadangan.

Perusahaan menghitung kewajiban sejak pekerja masuk

Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur pengusaha wajib menyediakan Dana Cadangan Pesangon sebagai sumber pembayaran hak akibat pemutusan hubungan kerja. Dana itu akan dititipkan dan dikelola lembaga pemerintah yang ditunjuk, bukan disimpan sendiri oleh perusahaan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan perusahaan perlu memperhitungkan potensi pesangon sejak mulai mempekerjakan pekerja tetap atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” kata Indah dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11).

Perusahaan mendapat waktu untuk menyesuaikan pengelolaan keuangannya. Kemnaker menyatakan lembaga pengelola ditargetkan terbentuk setelah masa transisi paling lama satu tahun, sementara perusahaan diberi tenggat hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana.

Dana Cadangan Pesangon melindungi hak pekerja

Indah mengatakan aturan itu dirancang untuk melindungi pekerja dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir. Dana yang sudah disiapkan sejak awal diharapkan tersedia saat pekerja kehilangan pekerjaan dan berhak menerima pesangon.

“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,” ujar Indah.

Dampaknya langsung menyentuh pekerja dan keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban saat PHK, pekerja berisiko kehilangan sumber pendapatan sekaligus hak yang seharusnya dibayarkan setelah hubungan kerja berakhir. Penitipan dana bertujuan memastikan pembayaran itu tidak semata bergantung pada kondisi kas perusahaan ketika PHK terjadi.

Aturan tersebut secara khusus menjamin hak akibat PHK karena alasan selain pekerja memasuki usia pensiun, bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun. Indah juga menyebut undang-undang ini memperketat syarat PHK melalui 15 alasan khusus.

“Ini adalah bentuk wujud perlindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada,” kata Indah.

Sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban

Usaha mikro dan kecil tidak diwajibkan menyediakan Dana Cadangan Pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 253. Perusahaan menengah dan besar yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif bertingkat.

Sanksinya mencakup peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Undang-undang itu juga membuka sanksi pidana bagi perusahaan yang terbukti tidak membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak pekerja.

Penunjukan lembaga pengelola masih menjadi tahap berikutnya. Danantara Indonesia menyatakan tidak pernah menerima penugasan atau penunjukan pemerintah untuk mengelola dana tersebut, menurut keterangan Tim Komunikasi Danantara pada Sabtu (14/11/2026). Karena itu, identitas lembaga yang akan menerima setoran belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi.

Indah menyebut dana cadangan ini diperlukan agar pekerja tidak menanggung akibat ketika perusahaan gagal membayar hak setelah PHK. Tenggat pengalihan dana bagi perusahaan adalah Oktober 2027.