JAKARTA — Target 70 persen hasil tambang yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dihitung dengan satu formula untuk semua komoditas. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bakhtiar menyampaikan penilaian itu pada Selasa (17/11), dengan alasan setiap komoditas mineral dan batubara memiliki karakteristik serta biaya berbeda.
Perbedaan itu menentukan cara pemerintah menghitung manfaat yang diterima negara. Bisman menilai target tersebut memungkinkan, tetapi perlu diterjemahkan secara cermat sebelum diterapkan pada seluruh izin pertambangan.
Target 70 persen tambang perlu ukuran jelas
Bisman mengatakan biaya produksi, kebutuhan investasi, risiko, dan tingkat keuntungan berbeda pada setiap komoditas. Karena itu, angka yang sama tidak serta-merta dapat dicapai dengan mekanisme seragam.
“Sebenarnya ini bagus, semangatnya sesuai pasal 33 UUD 45 dan target negara menikmati 70 persen hasil pertambangan itu memungkinkan. Tetapi memang nggak bisa diterapkan dengan formula seragam untuk seluruh komoditas minerba. Masing-masing punya karakteristik sendiri, serta memiliki biaya produksi, kebutuhan investasi, risiko, dan tingkat keuntungan berbeda,” kata Bisman.
Ia menyarankan pemerintah memaknai target tersebut sebagai sasaran manfaat ekonomi bagi negara, bukan mengambil 70 persen hasil mentah dari setiap tambang. Pemerintah juga perlu menetapkan dasar perhitungan yang terbuka agar perusahaan dan negara memahami ukuran yang dipakai.
“Jadi sepertinya kebijakan ini jangan buru-buru diterapkan, harus disiapkan betul konsep, dasar hukum maupun teknisnya, terutama formula perhitungannya. Kita dukung semangat 70 persen ini agar tambang betul-betul mampu mensejahterakan rakyat, namun ini perlu kejelasan dan kepastian mengenai cara menghitung, mekanisme pelaksanaan, dan konsekuensi hukumnya,” ujarnya.
Komoditas tambang punya risiko berbeda
Pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Puskepi Sofyano Zakaria juga meminta pemerintah memperjelas arti target 70 persen. Menurut dia, angka itu perlu memiliki ukuran ekonomi yang nyata agar tidak berhenti sebagai angka politik.
Sofyano menyebut batubara, nikel, emas, tembaga, dan bauksit memiliki perbedaan biaya produksi, risiko investasi, teknologi, serta nilai ekonomi. Kondisi itu membuat penerapan satu formula berpotensi tidak mencerminkan keadaan masing-masing tambang.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah