Selasa, 17 November 2026 WIB
EKONOMI

Target 70 Persen Tambang Prabowo Perlu Formula Berbeda

Target 70 Persen Tambang Prabowo Perlu Formula Berbeda
Target 70 Persen Tambang Prabowo Perlu Formula Berbeda

JAKARTA — Target 70 persen hasil tambang yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dihitung dengan satu formula untuk semua komoditas. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bakhtiar menyampaikan penilaian itu pada Selasa (17/11), dengan alasan setiap komoditas mineral dan batubara memiliki karakteristik serta biaya berbeda.

Perbedaan itu menentukan cara pemerintah menghitung manfaat yang diterima negara. Bisman menilai target tersebut memungkinkan, tetapi perlu diterjemahkan secara cermat sebelum diterapkan pada seluruh izin pertambangan.

Target 70 persen tambang perlu ukuran jelas

Bisman mengatakan biaya produksi, kebutuhan investasi, risiko, dan tingkat keuntungan berbeda pada setiap komoditas. Karena itu, angka yang sama tidak serta-merta dapat dicapai dengan mekanisme seragam.

“Sebenarnya ini bagus, semangatnya sesuai pasal 33 UUD 45 dan target negara menikmati 70 persen hasil pertambangan itu memungkinkan. Tetapi memang nggak bisa diterapkan dengan formula seragam untuk seluruh komoditas minerba. Masing-masing punya karakteristik sendiri, serta memiliki biaya produksi, kebutuhan investasi, risiko, dan tingkat keuntungan berbeda,” kata Bisman.

Ia menyarankan pemerintah memaknai target tersebut sebagai sasaran manfaat ekonomi bagi negara, bukan mengambil 70 persen hasil mentah dari setiap tambang. Pemerintah juga perlu menetapkan dasar perhitungan yang terbuka agar perusahaan dan negara memahami ukuran yang dipakai.

“Jadi sepertinya kebijakan ini jangan buru-buru diterapkan, harus disiapkan betul konsep, dasar hukum maupun teknisnya, terutama formula perhitungannya. Kita dukung semangat 70 persen ini agar tambang betul-betul mampu mensejahterakan rakyat, namun ini perlu kejelasan dan kepastian mengenai cara menghitung, mekanisme pelaksanaan, dan konsekuensi hukumnya,” ujarnya.

Komoditas tambang punya risiko berbeda

Pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Puskepi Sofyano Zakaria juga meminta pemerintah memperjelas arti target 70 persen. Menurut dia, angka itu perlu memiliki ukuran ekonomi yang nyata agar tidak berhenti sebagai angka politik.

Sofyano menyebut batubara, nikel, emas, tembaga, dan bauksit memiliki perbedaan biaya produksi, risiko investasi, teknologi, serta nilai ekonomi. Kondisi itu membuat penerapan satu formula berpotensi tidak mencerminkan keadaan masing-masing tambang.

Ia mendorong pemerintah menjelaskan apakah porsi 70 persen dihitung berdasarkan produksi, omzet, laba bersih, atau keseluruhan manfaat ekonomi setelah pajak, royalti, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah penerimaan pemerintah di luar pajak.

Bagi negara, pilihan ukuran tersebut menentukan seperti apa manfaat pertambangan dicatat dan dinilai. Bagi perusahaan, rumus yang jelas diperlukan untuk menghitung kewajiban serta memperkirakan hasil investasi yang berjalan.

Kepemilikan saham tambang juga perlu diatur

Prabowo juga menginginkan pemerintah memiliki porsi saham di perusahaan pengelola tambang. Sofyano menilai rencana itu memerlukan aturan mengenai komposisi saham negara, mekanisme pengambilalihan, pengembalian modal investor, pembagian keuntungan, masa transisi, dan perlindungan investasi yang sudah berjalan.

Ketentuan tersebut berkaitan langsung dengan cara manfaat tambang dibagi. Tanpa kejelasan formula dan aturan saham, perusahaan tidak memiliki pegangan yang sama tentang perubahan kepemilikan maupun pembagian keuntungan.

“Jangan sampai ambisi memperbesar penerimaan negara justru mengabaikan kepastian hukum dan keberlanjutan investasi. Yang harus dikejar bukan sekadar penguasaan angka 70 persen, melainkan sebesar-besarnya manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” kata Sofyano.

Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia agar seluruh izin pertambangan memberi manfaat minimal 70 persen bagi negara. Ia menyampaikan instruksi itu dalam acara Milad Muhammadiyah, sebagaimana dikutip pada Senin (15/11), dan menyebut kebijakan tersebut mencakup seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri. Terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo. Pemerintah masih perlu merumuskan cara menghitung target tersebut serta aturan kepemilikan saham yang menyertainya.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair