PALU — Prabowo Subianto mendorong perbaikan sistem politik nasional dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Presiden menilai demokrasi perlu dibenahi agar tidak dikuasai pemilik modal besar.
Biaya untuk menjadi anggota DPR, menurut Prabowo, dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar tanpa jaminan terpilih. Ia juga menyebut pencalonan kepala daerah bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Biaya politik jadi sasaran koreksi
Prabowo menilai tingginya biaya untuk menduduki jabatan publik perlu dikoreksi. Ia mempertanyakan kesesuaiannya dengan cita-cita para pendiri bangsa dan mengatakan mayoritas rakyat tidak menginginkan keadaan politik seperti sekarang.
Dalam pidatonya, Prabowo memperingatkan demokrasi dapat kehilangan kemandirian ketika pemilik uang mampu membeli atau menyandera proses politik. Ia mengatakan dana yang diperoleh dengan cara tidak halal juga tidak boleh menjadi jalan untuk menguasai demokrasi.
“Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal,” ujar Prabowo.
Besarnya biaya pencalonan membawa dampak langsung pada persaingan untuk memperoleh jabatan publik. Angka yang disebut Presiden menunjukkan calon anggota DPR dapat menghadapi kebutuhan dana hingga puluhan miliar rupiah, sementara hasilnya tidak pasti. Prabowo tidak menyebut jaminan bagi calon yang mengeluarkan biaya tersebut.
Karena itu, ia meminta pemimpin politik, termasuk ketua umum partai, ikut membenahi sistem. Prabowo mengatakan telah berbicara dengan sejumlah pimpinan partai dan melihat kesadaran bersama tentang perlunya perubahan.
Prabowo ajak partai benahi sistem politik
Presiden menyebut koreksi perlu dilakukan ketika terjadi penyimpangan. Ia menyampaikan bahwa para ketua umum partai yang diajak bicara memahami perlunya pembenahan, meski belum merinci langkah atau jadwal perubahan sistem politik itu.
“Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi. Alhamdulillah kita sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya ajak bicara paham, mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik,” kata Prabowo.
Perbaikan yang diserukan Prabowo tidak berhenti pada urusan politik. Ia juga berkomitmen memperbaiki sistem ekonomi nasional selama sisa masa mandat kepemimpinannya. Menurut Presiden, sistem ekonomi telah menyimpang dari amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menjadi landasan pengaturan ekonomi dalam konstitusi.
Perbaikan ekonomi juga masuk agenda
Prabowo menyatakan perekonomian Indonesia semestinya berjalan dengan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pernyataan itu menempatkan pembenahan ekonomi sebagai agenda yang berjalan bersamaan dengan koreksi sistem politik, bukan sebagai isu terpisah.
Dalam pidato yang sama, Presiden juga berbicara tentang pengelolaan hasil tambang. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan dinikmati negara.
Prabowo menyebut negara dapat mengambil alih saham perusahaan tambang bila diperlukan, sementara investor tetap dapat menanamkan modal dan memperoleh kembali investasinya.
Prabowo mengatakan keuntungan setelah modal investor kembali harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia. Ia menyatakan skema itu sudah ditegakkan dan memperkirakan manfaatnya dapat dirasakan negara dalam beberapa bulan ke depan. Pernyataan tersebut menghubungkan agenda ekonomi dengan tuntutan agar pengelolaan kekayaan alam mengikuti amanat konstitusi.
Di hadapan peserta acara Muhammadiyah di Palu, Prabowo belum memaparkan rancangan rinci untuk mengubah biaya pencalonan atau mekanisme politik. Ia menegaskan pembenahan perlu dilakukan, sementara agenda pengelolaan tambang yang ia sampaikan menjadi salah satu langkah ekonomi yang akan ditindaklanjuti pemerintah.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP