Konsensus Lima Poin Myanmar Tetap Berlaku, ASEAN Tolak Pelonggaran

MANILA — Konsensus Lima Poin Myanmar tetap membatasi keikutsertaan perwakilan politik negara itu dalam pertemuan resmi ASEAN, sementara para menteri luar negeri membahas pelaksanaan rencana perdamaian tersebut di Manila, Sabtu, 15 November 2026. Keputusan ini berarti belum ada pelonggaran bagi para pemimpin Myanmar untuk menghadiri pertemuan politik utama ASEAN.

Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro menyampaikan hasil pembahasan setelah melaporkan misi kemanusiaannya ke Myanmar pada Oktober 2026. Para menlu juga mendorong percepatan pusat koordinasi untuk menangani kabut asap lintas batas dan menyepakati konsep Pusat Maritim ASEAN yang akan berkedudukan di Filipina.

Konsensus Lima Poin Myanmar masih berlaku

Lazaro mengatakan pembahasan berfokus pada perkembangan pelaksanaan rencana perdamaian ASEAN. Ia juga menyampaikan laporan mengenai kunjungannya ke Myanmar serta pertemuannya dengan sejumlah pemangku kepentingan di negara itu.

“Pada dasarnya, pembahasan difokuskan pada perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin di Myanmar,” kata Lazaro dalam taklimat di Manila.

Rancangan keputusan setelah peninjauan pelaksanaan konsensus masih dalam tahap finalisasi. ASEAN berencana menyampaikan rancangan itu kepada para pemimpin negara anggota.

Lazaro menegaskan tidak ada perubahan atas pembatasan partisipasi politik Myanmar. “Untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, tidak ada pelonggaran. Konsensus Lima Poin masih tetap berlaku,” ujarnya.

Bagi Myanmar, ketentuan ini mempertahankan pembatasan pada forum resmi tingkat politik, termasuk pertemuan para menteri luar negeri dan konferensi tingkat tinggi para pemimpin ASEAN. Kebijakan itu berlaku sejak 2021, setelah militer mengambil alih kekuasaan dan ASEAN menyepakati konsensus untuk merespons krisis.

Kabut asap meluas ke negara tetangga

Para menlu juga mendesak percepatan pembentukan pusat koordinasi ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas. Lazaro menyebut asap akibat kebakaran di Indonesia telah mencapai Singapura dan Malaysia, serta berdampak ke Filipina pada Oktober lalu.

Dampaknya melintasi batas negara: kabut asap dapat memengaruhi masyarakat di beberapa negara sekaligus, sehingga koordinasi kawasan menjadi persoalan langsung bagi warga dan pemerintah. Pusat koordinasi yang didorong para menlu ditujukan untuk menangani masalah lintas batas itu.

Pusat Maritim ASEAN akan berkedudukan di Filipina

Dalam pertemuan yang sama, para menlu menyetujui nota konsep dan kerangka acuan Pusat Maritim ASEAN. Menurut Lazaro, lembaga itu akan berkedudukan di Filipina dan mendukung inisiatif negara anggota dalam urusan maritim.

Dukungan pusat tersebut mencakup operasional pelabuhan dan pengembangan ekonomi maritim. Kesepakatan konsep dan kerangka acuan menjadi langkah pembentukan pusat itu, sementara rancangan keputusan mengenai Myanmar masih diselesaikan.

Konsensus Lima Poin mencakup penghentian kekerasan, dialog yang melibatkan seluruh pihak, serta akses bantuan kemanusiaan. Dalam lima tahun sejak disepakati, hanya ketentuan mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan yang secara konsisten telah dilaksanakan.