Sultan Najamuddin Masuk Bursa Cawapres

JAKARTA — Sultan Najamuddin masuk bursa cawapres pengganti Gibran, tetapi Ketua DPD itu menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataannya menegaskan bahwa penentuan pengganti wakil presiden berada di tangan Presiden, sementara Sultan meminta agenda pemerintahan tetap berjalan tanpa tersita kegaduhan politik.

Nama Sultan berada di posisi kedua dalam survei Lembaga Riset Publik (LRP) untuk klaster pimpinan lembaga negara, dengan 17,8 persen. Puan Maharani menempati posisi pertama dengan 21,4 persen, sedangkan Ahmad Muzani memperoleh 14,2 persen.

Survei menempatkan Sultan di posisi kedua

Survei itu mengukur nama yang masuk bursa calon wakil presiden dari kalangan pimpinan lembaga negara. Ketua DPR Puan Maharani unggul atas Sultan, sementara Ketua MPR Ahmad Muzani berada di bawahnya.

Angka tersebut menunjukkan posisi Sultan dalam survei, bukan keputusan pencalonan. Sultan sendiri tidak menyampaikan keinginan untuk mengisi jabatan itu dan memilih tidak berspekulasi mengenai siapa yang akan ditentukan.

“Terkait dengan itu apa pun yang diputuskan oleh Bapak Presiden, siapa pun wajib mendukung karena ini domainnya Pak Presiden,” kata Sultan di Jakarta, Sabtu (13/11/2026).

Ia juga menyatakan DPD akan mendukung sosok yang nantinya diusulkan Presiden. Menurut Sultan, sikap lembaganya tidak bergantung pada siapa nama yang dipilih.

“Posisi DPD, apa pun, kapan pun, siapa pun yang akan diusulkan oleh Bapak Presiden, DPD wajib hukumnya menyukseskan itu,” ujar Ketua DPD Sultan Najamuddin.

Pengganti Gibran dan agenda pemerintahan

Perbincangan tentang pengganti Gibran turut memunculkan nama lain. Dalam pemberitaan mengenai bursa tersebut, Puan Maharani dan Pramono Anung disebut sebagai kader PDIP yang masuk dalam pembahasan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Presiden memiliki mandat untuk mengusulkan nama pengganti.

Presiden Prabowo juga menyampaikan akan mencari pengganti wakil presiden setelah menyelesaikan kunjungan ke Manila dan Shenzhen. Ia belum mengumumkan nama calon maupun kriteria khusus yang sedang dipertimbangkan.

Perbedaan pernyataan itu memperlihatkan bahwa bursa nama belum sama dengan keputusan resmi. Sultan menempatkan kewenangan pada Presiden, sementara Hasto menekankan mandat konstitusional dalam pengusulan pengganti. Nama-nama yang disebut dalam survei atau pembicaraan politik belum memastikan siapa yang akan dipilih.

Bagi jalannya pemerintahan, persoalannya bukan hanya siapa yang mengisi posisi wakil presiden. Sultan mengingatkan bahwa sisa 3 tahun pemerintahan Prabowo perlu digunakan untuk menjalankan agenda pembangunan, bukan habis dalam kegaduhan politik. Karena itu, proses penggantian akan berpengaruh pada harapan menjaga dukungan politik sekaligus melanjutkan kerja pemerintahan.

Sultan berharap DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung agenda Presiden bersama wakil presiden yang nantinya terpilih. Ia menilai dukungan itu diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung cepat.

“Harapan kita, sisa 3 tahun ke depan, DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung penuh agenda-agenda Pak Presiden kita dengan Wapres ke depan terpilih, sehingga ke depan bangsa ini betul-betul bisa membangun dengan cepat,” ujar Sultan.