PALU — Cawapres pengganti Gibran menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto, yang menyatakan akan mencari pengisi kursi wakil presiden setelah kunjungan kerja ke Manila dan Shenzhen, pada Sabtu (14/11/2026). Kekosongan itu membuat kriteria calon dan nama yang masuk bursa menjadi perhatian, sementara Prabowo belum mengumumkan kandidat pilihannya.
Keputusan tersebut berdampak langsung pada arah kerja pemerintahan: calon yang dipilih diharapkan dapat membantu Prabowo menghadapi persoalan nasional, bukan sekadar memiliki hubungan dekat dengannya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut kesamaan visi dan kemampuan menyelesaikan masalah sebagai sejumlah kriteria penting.
Kriteria cawapres pengganti Gibran
Dalam sambutannya pada acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Prabowo mengatakan ia akan mencari pengganti setelah menyelesaikan perjalanan kerja ke luar negeri. Ia menyebut Manila dan Shenzhen sebagai tujuan sebelum kembali ke Indonesia.
“Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden,” kata Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan bahwa proses itu membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Namun, ia belum menyebut nama calon maupun kriteria khusus yang sedang dipertimbangkan. Karena itu, pernyataan dari tokoh partai dan lembaga menjadi gambaran awal tentang harapan terhadap sosok pengganti.
Doli menilai calon perlu memiliki chemistry yang kuat dengan Prabowo. Dalam konteks ini, chemistry berarti kecocokan cara berpikir dan bekerja agar Presiden serta Wakil Presiden dapat menjalankan pemerintahan dengan arah yang selaras.
“Kami berharap wakil presiden itu adalah yang chemistry-nya cukup kuat dengan Pak Prabowo,” kata Doli. Ia menjelaskan kecocokan itu perlu terlihat pada visi, misi, cara pandang, dan kebijakan.
Doli juga meminta proses seleksi memeriksa legitimasi hukum, politik, dan sosial calon. Menurut dia, kemampuan menjadi pemecah masalah penting agar wakil presiden dapat membantu pemerintah merespons persoalan yang dihadapi masyarakat.
Nama yang beredar dan kewenangan Presiden
Nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamuddin ikut disebut dalam bursa. Dalam survei Lembaga Riset Publik pada klaster pimpinan lembaga negara, Sultan memperoleh 17,8 persen, berada di bawah Ketua DPR Puan Maharani dengan 21,4 persen dan di atas Ketua MPR Ahmad Muzani dengan 14,2 persen.
Angka itu menggambarkan posisi para tokoh dalam survei, bukan keputusan resmi tentang calon. Sultan menyerahkan penentuan kepada Prabowo dan menyatakan DPD akan mendukung siapa pun yang diusulkan Presiden.
Dari PDIP, nama Puan Maharani dan Pramono Anung juga disebut masuk bursa. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama pengganti. Ia berharap calon yang diajukan mampu menjawab persoalan masyarakat, termasuk sulitnya mencari pekerjaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Perbedaan antara nama yang muncul dalam survei, usulan partai, dan keputusan Presiden penting bagi publik. Nama yang beredar belum berarti telah dipilih; proses berikutnya bergantung pada langkah Prabowo dan mekanisme pengisian jabatan yang berlaku.
Doli mengatakan tim verifikasi yang dibentuk MPR perlu memastikan persyaratan calon terpenuhi. “Jadi, harus punya legitimasi hukum. Jadi, nanti tim verifikasi yang dibentuk oleh MPR harus cari tahu betul detail, syarat seorang wakil presiden itu harus betul-betul clear,” ujarnya.
Pengisian kursi itu akan menentukan siapa yang mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Prabowo belum menyampaikan nama yang akan diajukan, dan publik masih menunggu langkahnya setelah kunjungan kerja ke Manila dan Shenzhen.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP