JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset siap dibawa ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil Komisi III DPR bersama pemerintah dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2025).
Artinya, aturan yang menjadi rujukan negara untuk merampas harta hasil kejahatan, termasuk korupsi, kini tinggal selangkah lagi berlaku. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan kepastian jadwal paripurna tersebut seusai rapat panitia kerja terakhir RUU itu.
Menurut Dasco, pengesahan akan dilakukan pada rapat paripurna terdekat. Politikus Fraksi Gerakan Indonesia Raya itu memimpin langsung rapat pengambilan keputusan tingkat I di ruang rapat Badan Legislasi DPR.
87 kali serap aspirasi masyarakat
Dasco mengungkapkan, Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebanyak 87 kali selama membahas RUU ini. Forum itu melibatkan berbagai lapisan masyarakat, organisasi, dan pihak lain untuk menyerap aspirasi.
“Pada hari ini, Komisi III DPR dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam finalisasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Dasco.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang mendukung proses pembentukan beleid tersebut. Menurutnya, dukungan itu membuat rancangan undang-undang bisa diselesaikan dengan baik.
Pemerintah ikut menyetujui
Dari sisi pemerintah, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyatakan persetujuan agar RUU itu diteruskan ke pembicaraan tingkat II. Ia mewakili Presiden dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR.
Eddy menilai perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku menjadi bagian penting upaya negara menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi. Kejahatan itu, katanya, berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional dan menimbulkan kerugian negara.
RUU ini tidak hanya menyasar korupsi. Aturan juga mencakup perampasan aset terkait tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, serta sejumlah kejahatan lain.
397 daftar inventarisir masalah
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang juga Ketua Panja RUU Perampasan Aset, melaporkan pihaknya telah membahas 397 daftar inventarisir masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman memastikan RUU itu telah dilengkapi sejumlah perlindungan agar tidak disalahgunakan. Ia menyebut peluang undang-undang dijadikan alat kekuasaan atau sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum sudah ditutup.
“Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insya Allah sudah tertutup,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Komisi III, Jakarta.
Sebelum keputusan diambil, Dasco sempat membacakan pertanyaan kepada peserta rapat apakah RUU itu bisa dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Peserta rapat menjawab setuju disertai tepuk tangan.
Dampak bagi upaya pengembalian uang negara
Bagi publik, kehadiran UU ini menyentuh langsung soal pengembalian uang negara. Selama ini penindakan korupsi kerap berhenti pada penghukuman orang, sementara harta hasil kejahatan sulit ditarik kembali karena tersebar atas nama pihak lain.
Mekanisme perampasan aset memungkinkan negara memburu kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk aset yang dialihkan ke pihak ketiga. Bila UU berlaku, penegak hukum punya pijakan lebih tegas untuk menyita dan mengembalikan aset itu ke kas negara.
Kekhawatiran yang muncul adalah soal penyalahgunaan kewenangan. Sebab itu, jaminan perlindungan dalam RUU menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam pembahasan, terutama agar penyitaan tidak dipakai menekan pihak yang tidak bersalah.
Langkah berikutnya ada di tangan seluruh anggota DPR. Paripurna terdekat akan menentukan apakah RUU Perampasan Aset resmi menjadi undang-undang, setelah perjalanan panjang yang mencatat 87 kali serap aspirasi dan pembahasan 397 DIM.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah