JAKARTA β Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tidak mempermasalahkan langkah Indonesian Corruption Watch (ICW) yang melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Ia menegaskan DPR telah berupaya maksimal dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.
Laporan ICW sendiri menyasar dua nama: Ketua DPR RI Puan Maharani dan Habiburokhman. Laporan dugaan pelanggaran kode etik itu dilayangkan pada Kamis, 19 November 2026, sebagai buntut pengesahan RUU Perampasan Aset.
“Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” ujar Habiburokhman, Jumat (20/11/2026).
Pernyataan itu jadi respons pertama dari pihak yang dilaporkan. Sikapnya jelas: silakan proses di MKD berjalan, DPR tidak menghalangi.
Alasan ICW Melapor ke MKD
Ada dua hal yang membuat ICW membawa perkara ini ke MKD. Pertama, DPR dinilai tidak memublikasikan naskah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di situs resmi DPR. Tidak dipublikasikan sejak tahap awal pembahasan sampai pengesahan.
Kedua, ICW menilai pembahasan RUU itu berjalan tertutup. Koalisi masyarakat sipil disebut tidak dilibatkan dalam perumusan aturan.
Dua tuduhan itu yang kini harus dijawab di forum etik. Bagi ICW, persoalannya bukan sekadar hasil akhir UU, tapi prosesnya.
Somasi Tak Dijawab, Laporan Melaju
Pelaporan ini bukan langkah pertama. ICW lebih dulu melayangkan somasi pada 13 November 2026, dengan tenggat respons sampai 16 November 2026 pukul 16.00 WIB.
Tenggat lewat. ICW menilai somasi tersebut tidak mendapat tanggapan memadai dari DPR. Dari situ, jalur MKD ditempuh.
Jadi rangkaiannya cukup jelas: somasi, tenggat, lalu laporan resmi. Semua berlangsung dalam sepekan terakhir, setelah RUU Perampasan Aset disahkan.
Kenapa RUU Perampasan Aset Krusial
RUU Perampasan Aset jadi salah satu aturan paling ditunggu dalam pemberantasan korupsi. Lewat aturan ini, negara bisa merampas harta yang diduga hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana lebih dulu.















































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah