JAKARTA — Presidium Postidar (Profesional Terpadu Indonesia Raya) menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas peran strategisnya mengawal pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Penilaian itu disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2026), dengan penekanan pada kepemimpinan yang dinilai berpihak kepada rakyat.
Apresiasi ini datang dari empat nama yang duduk di presidium organisasi tersebut: Sulaiman Haikal, Agus Teddy Sumantri, Thurman Simanjuntak, dan Ahmad Kailani. Bagi mereka, tuntasnya agenda legislasi Perampasan Aset bukan sekadar catatan rapat, melainkan modal untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian negara.
UU Perampasan Aset sendiri menjadi salah satu undang-undang yang paling lama ditunggu publik. Aturan ini memungkinkan negara menyita kekayaan yang berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pemiliknya. Karena itu, penyelesaiannya di parlemen selalu menjadi ujian atas keseriusan pemerintah dan DPR dalam memberantas korupsi.
Dasco dinilai mampu menjembatani kepentingan
Dalam keterangan resminya, Presidium Postidar menilai Dasco punya kemampuan komunikasi, koordinasi, dan kepemimpinan politik yang cukup untuk menjembatani berbagai kepentingan. Menurut mereka, proses legislasi Perampasan Aset tidak berjalan sederhana karena harus melewati dinamika politik yang berlapis.
“Komitmen mengawal UU Perampasan Aset menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada hasil. Pak Dasco merupakan figur yang mampu bekerja secara taktis, membangun komunikasi lintas kekuatan politik, serta mendorong agar aspirasi rakyat dan agenda reformasi hukum mendapatkan perhatian serius,” ujar perwakilan Presidium Postidar, Kamis (19/11/2026) di Jakarta.
Pernyataan itu menegaskan satu hal: bagi Postidar, janji politik soal pemberantasan korupsi hanya bernilai jika dibuktikan lewat kerja nyata di ruang legislasi. Mereka menilai komitmen menuntaskan agenda tersebut sebagai jawaban atas aspirasi publik yang sudah lama menunggu.
Rekam jejak pimpinan parlemen jadi sorotan
Postidar juga menyoroti rekam jejak Dasco sebagai pimpinan parlemen. Menurut mereka, rekam jejak itu menunjukkan kapasitas dalam merespons persoalan strategis bangsa, termasuk menjaga stabilitas politik nasional.
Selain itu, Presidium Postidar menilai Dasco berperan membangun komunikasi konstruktif antara pemerintah, DPR RI, dan berbagai elemen masyarakat. Peran semacam ini, kata mereka, dibutuhkan ketika proses legislasi berhadapan dengan tarik-menarik kepentingan antarpartai.
Bagi Postidar, konsistensi mengawal agenda kerakyatan, loyalitas terhadap kepentingan bangsa, serta kemampuan manajerial politik adalah modal penting bagi seorang pemimpin. Mereka memandang tiga hal itu relevan menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.
Di luar urusan politik, pengesahan UU Perampasan Aset punya dampak langsung bagi publik. Negara mendapat dasar hukum lebih kuat untuk mengejar aset hasil korupsi yang selama ini sulit dijangkau, termasuk aset yang disembunyikan atas nama pihak lain. Bagi masyarakat, tambahan instrumen ini berpotensi memperbesar peluang uang rakyat kembali ke kas negara.
Namun, efeknya baru terasa jika aturan turunan dan pelaksanaannya jalan. Perampasan aset tanpa eksekusi yang cepat hanya akan menjadi kewenangan di atas kertas, dan itu yang bakal dinilai publik dalam beberapa bulan ke depan.
Postidar menutup keterangannya dengan harapan agar agenda reformasi hukum tidak berhenti di satu undang-undang. Mereka mendorong agar kepemimpinan yang berorientasi pada hasil terus dijaga, mengingat pemberantasan korupsi menuntut kerja berkelanjutan, bukan seremoni sesaat.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah