JAKARTA — Infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Aceh yang terdampak bencana akhir November 2025 kini sudah kembali beroperasi 100 persen. Kabar itu disampaikan Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRRP) Savrizal Z.A. dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Namun, Savrizal meluruskan pemahaman soal angka 100 persen tersebut. Menurut dia, capaian itu merujuk pada fungsi operasional jalan, bukan berarti seluruh konstruksi permanen sudah rampung.
“Laporan terakhir menyebutkan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Aceh yang terdampak seluruhnya sudah kembali operasional. Jadi, kadang-kadang salah membaca yang dimaksud dengan 100% itu bukan 100% secara konstruksi selesai, akan tetapi fungsi jalan untuk operasional sudah bisa dijalankan,” kata Savrizal.
Sejumlah ruas jalan dan jembatan masih menggunakan konstruksi sementara sambil menunggu penyelesaian permanen. Kendati demikian, aktivitas warga dan distribusi barang sudah bisa berjalan normal kembali.
Hunian Sementara Nyaris Tuntas
Dari sektor hunian, pembangunan hunian sementara (huntara) sudah mencapai 99 persen dari target 18.949 unit yang dicanangkan rampung akhir tahun ini. Hanya sekitar 33 unit yang belum selesai.
Berbeda dengan huntara, pembangunan hunian tetap (huntap) baru mencapai 3,57 persen dari total target 49.184 unit. Savrizal menyebut kendala utama adalah ketersediaan lahan di beberapa wilayah.
“Misalnya di Aceh Utara, dua bulan lalu kita monitor masih empat lokasi yang belum siap lahannya. Tapi kami rapat tadi, tinggal satu lokasi dari enam lokasi pembangunan perumahan,” ujar Savrizal.
Ia menjelaskan, satu lokasi di Kecamatan Sawang belum bisa dimulai karena Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menilai harga yang ditetapkan Panitia tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan ini agar pembangunan huntap bisa dikebut.
Untuk mengejar target, Satgas mengubah sebagian metodologi pembangunan rumah. Kasatgas dua hari lalu menandatangani perubahan metode dengan menyerahkan pembangunan rumah melalui transfer ke bendahara daerah. Nantinya bupati dan wali kota yang menerima alokasi perumahan akan mengoordinasikan dan mempercepat prosesnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah