Jumat, 20 November 2026 WIB
NASIONAL

Jelang Setahun Bencana Aceh, 100% Jalan dan Jembatan Pulih

Jelang Setahun Bencana Aceh, 100% Jalan dan Jembatan Pulih
Jelang Setahun Bencana Aceh, 100% Jalan dan Jembatan Pulih

JAKARTA — Infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Aceh yang terdampak bencana akhir November 2025 kini sudah kembali beroperasi 100 persen. Kabar itu disampaikan Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRRP) Savrizal Z.A. dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Namun, Savrizal meluruskan pemahaman soal angka 100 persen tersebut. Menurut dia, capaian itu merujuk pada fungsi operasional jalan, bukan berarti seluruh konstruksi permanen sudah rampung.

“Laporan terakhir menyebutkan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Aceh yang terdampak seluruhnya sudah kembali operasional. Jadi, kadang-kadang salah membaca yang dimaksud dengan 100% itu bukan 100% secara konstruksi selesai, akan tetapi fungsi jalan untuk operasional sudah bisa dijalankan,” kata Savrizal.

Sejumlah ruas jalan dan jembatan masih menggunakan konstruksi sementara sambil menunggu penyelesaian permanen. Kendati demikian, aktivitas warga dan distribusi barang sudah bisa berjalan normal kembali.

Hunian Sementara Nyaris Tuntas

Dari sektor hunian, pembangunan hunian sementara (huntara) sudah mencapai 99 persen dari target 18.949 unit yang dicanangkan rampung akhir tahun ini. Hanya sekitar 33 unit yang belum selesai.

Berbeda dengan huntara, pembangunan hunian tetap (huntap) baru mencapai 3,57 persen dari total target 49.184 unit. Savrizal menyebut kendala utama adalah ketersediaan lahan di beberapa wilayah.

“Misalnya di Aceh Utara, dua bulan lalu kita monitor masih empat lokasi yang belum siap lahannya. Tapi kami rapat tadi, tinggal satu lokasi dari enam lokasi pembangunan perumahan,” ujar Savrizal.

Ia menjelaskan, satu lokasi di Kecamatan Sawang belum bisa dimulai karena Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menilai harga yang ditetapkan Panitia tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan ini agar pembangunan huntap bisa dikebut.

Untuk mengejar target, Satgas mengubah sebagian metodologi pembangunan rumah. Kasatgas dua hari lalu menandatangani perubahan metode dengan menyerahkan pembangunan rumah melalui transfer ke bendahara daerah. Nantinya bupati dan wali kota yang menerima alokasi perumahan akan mengoordinasikan dan mempercepat prosesnya.

“Penyelesaian soal rumah tahun depan adalah final, seluruhnya harus sudah selesai,” tegas Savrizal.

Normalisasi Sungai Baru 32,26 Persen

Di sisi lain, normalisasi sungai dan muara menjadi pekerjaan rumah yang lebih berat. Hingga 18 November 2026, dari target 31 sungai di seluruh Aceh, baru 10 sungai yang selesai dinormalisasi atau sekitar 32,26 persen. Sementara normalisasi muara baru 8,70 persen, dengan hanya dua dari 23 muara yang tuntas.

“Program normalisasi sungai ini membutuhkan waktu tiga tahun sekurang-kurangnya, karena panjang kilometer yang diselesaikannya cukup signifikan,” ujar Savrizal.

Lambatnya normalisasi sungai menjadi kekhawatiran publik. Pasalnya, awal November ini curah hujan meningkat dan memicu banjir di sejumlah daerah. Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana per 19 November 2026 mencatat 8.844 jiwa mengungsi akibat banjir di empat kabupaten: Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Bireuen.

Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Taufiq mengatakan pemerintah telah menetapkan status siaga dan darurat bencana hidrometeorologi per 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Saat ini lima kabupaten/kota berstatus Siaga Darurat, empat kabupaten/kota berstatus Darurat, dan delapan wilayah lain dalam masa Transisi Darurat.

“Kita tahu November ini juga dimulai dengan kondisi cuaca yang ekstrem, sering terjadinya hujan membuat kami khawatir. Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Aceh telah menetapkan status siaga dan darurat bencana hidrometeorologi,” ucap Taufiq.

Savrizal mengingatkan, dengan kondisi sungai yang belum pulih total, masyarakat dan pemerintah daerah harus lebih waspada terhadap peringatan dini BMKG. Ia menggambarkan tanah yang jenuh akibat hujan ekstrem membuat limpasan air (runoff) berlipat ganda, sementara sungai-sungai masih rusak dan mengalami sedimentasi.

“Kondisi ini membuat kita harus semakin siaga sampai sungai kita ini kembali sempurna,” ujarnya.

Anggaran Rp58,97 Triliun hingga 2028

Pemerintah menargetkan seluruh proses pemulihan pascabencana Aceh rampung pada Desember 2028 melalui Rencana Induk. Total anggaran yang dialokasikan untuk Provinsi Aceh mencapai Rp58,97 triliun, terbagi dalam tiga fase: Rp24,21 triliun pada 2026, Rp20,22 triliun pada 2027, dan Rp14,54 triliun pada 2028.

Savrizal juga membantah anggapan publik bahwa rekonstruksi berjalan lambat. Menurut dia, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi baru dimulai beberapa bulan terakhir dan akan diselesaikan sesuai jadwal hingga Desember 2028.

Bagi warga Aceh, capaian infrastruktur dasar memang menjadi kabar baik. Akses jalan dan jembatan yang pulih memudahkan mobilitas sehari-hari, termasuk distribusi logistik dan layanan kesehatan. Namun, persoalan hunian tetap dan normalisasi sungai masih menjadi pekerjaan besar yang harus dituntaskan.

Terlebih, musim hujan masih berlangsung hingga awal tahun depan. Status darurat yang berlaku sampai 31 Januari 2027 menjadi pengingat bahwa risiko bencana hidrometeorologi belum sepenuhnya pergi. Warga diminta mengikuti perkembangan peringatan dini BMKG dan arahan pemerintah daerah.

“Seluruhnya harus sudah selesai,” kata Savrizal menegaskan target hunian tetap pada 2027.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Cara Melaporkan Penipuan Online dan Hoaks 2026: Cek Rekening, OJK 157