Jumat, 20 November 2026 WIB
EKONOMI

UMK Bangkalan 2027 Naik Rp200.451, Jadi Rp2.750.725

UMK Bangkalan 2027 Naik Rp200.451, Jadi Rp2.750.725
UMK Bangkalan 2027 Naik Rp200.451, Jadi Rp2.750.725

BANGKALAN — Dewan Pengupahan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menyepakati usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp200.451. Angka itu mengerek UMK Bangkalan dari Rp2.550.274 pada 2026 menjadi Rp2.750.725 pada 2027.

Kesepakatan itu diambil dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Bangkalan yang digelar di ruang kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan, Kamis.

Kepala Disperinaker Pemkab Bangkalan Jemmi Tria Sukmana menyatakan hasil sidang pleno itu menjadi dasar usulan resmi yang akan dibawa ke pemerintah provinsi.

“Kesepakatan ini sesuai dengan putusan sidang pleno Dewan Pengupahan Bangkalan yang digelar di ruang kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan, hari ini,” kata Jemmi dalam keterangan di Bangkalan, Kamis malam.

UMSK Bangkalan 2027 juga naik

Sidang pleno tidak hanya menetapkan UMK. Dewan Pengupahan juga menyepakati usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bangkalan 2027 sebesar Rp2.856.547.

Nilai itu naik dari UMSK 2026 yang tercatat Rp2.670.819. UMSK adalah batas upah terendah untuk sektor usaha tertentu, sehingga angkanya biasanya lebih tinggi dari UMK umum.

“Alhamdulillah, melalui sidang pleno bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan, telah disepakati usulan UMK Bangkalan tahun 2027 sebesar Rp2.750.725 dan UMSK sebesar Rp2.856.547,” ujar Jemmi.

Menurut Jemmi, penetapan usulan UMK dan UMSK dibahas bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan. Pembahasan mempertimbangkan ketentuan dan indikator pengupahan yang berlaku.

Perhitungan penyesuaian upah, katanya, memasukkan faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan koefisien alfa sesuai aturan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan sebesar 4,53 persen berdasarkan perhitungan Provinsi Jawa Timur juga menjadi bahan pertimbangan dalam sidang tersebut.

Menunggu restu Gubernur Jatim

Hasil kesepakatan sidang pleno belum langsung berlaku. Jemmi menyatakan usulan itu akan disampaikan kepada Bupati Bangkalan untuk ditindaklanjuti melalui surat usulan kepada Gubernur Jawa Timur.

“Jika usulan ini disetujui oleh Gubernur Jatim, maka akan berlaku mulai Januari hingga Desember 2027,” katanya.

Artinya, pekerja di Bangkalan belum menerima angka baru pada 2026. UMK Rp2.550.274 masih menjadi acuan hingga Desember 2026. Kenaikan Rp200.451 baru masuk perhitungan gaji bila Gubernur Jawa Timur menyetujui usulan tersebut.

Bagi pengusaha, kepastian angka ini memudahkan penyusunan anggaran belanja tenaga kerja untuk 2027. Terutama bagi usaha padat karya yang memakai UMK sebagai dasar hitung upah dan komponen tunjangan.

Sidang pleno dihadiri perwakilan Disperinaker, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Unsur pengusaha hadir dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Dari sisi pekerja, hadir serikat pekerja Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perwakilan Intelkam Polres Bangkalan juga mengikuti sidang.

Dewan Pengupahan berharap hasil sidang pleno ini memberi keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Kabupaten Bangkalan.

Kenaikan UMK Bangkalan 2027 sebesar Rp200.451 setara sekitar 7,86 persen dari UMK 2026. Sementara UMSK naik Rp185.728 dari tahun sebelumnya.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair