JAKARTA — Upah Minimum 2027 akan mempertimbangkan empat komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), mulai dari makanan hingga tempat tinggal. Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan estimasi KHL untuk membantu penghitungan upah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Penetapan upah akan berpengaruh pada penghasilan minimum pekerja dan biaya tenaga kerja perusahaan. Pemerintah daerah dijadwalkan menetapkan upah minimum secara bertahap mulai November 2026.
Empat komponen KHL Upah Minimum 2027
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan estimasi KHL disusun menggunakan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Empat aspek yang dihitung mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Kemnaker menyiapkan estimasi untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota, penghitungan menggunakan pengelompokan daerah berdasarkan 11 parameter karakteristik wilayah.
Data itu menjadi pertimbangan bagi Dewan Pengupahan Daerah saat membahas usulan upah. Yassierli meminta pemerintah daerah membuka dialog dengan pihak-pihak terkait agar aspirasi di setiap wilayah ikut dipertimbangkan.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua ‘stakeholders’,” ujar Yassierli.
Jadwal penetapan upah minimum
Penghitungan Upah Minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Aturan itu mewajibkan gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur masing-masing. Batas pengumuman UMP adalah 21 November 2026, sedangkan UMSP ditetapkan paling lambat 26 November 2026.
Untuk tingkat kabupaten/kota, batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026. UMSK menyusul paling lambat 30 November 2026.
Formula pengupahan mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Indikator yang digunakan mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Bagi pekerja, angka KHL menjadi salah satu pertimbangan untuk menilai kebutuhan hidup yang masuk dalam pembahasan upah. Bagi perusahaan, hasil akhirnya menentukan upah minimum yang wajib diterapkan sesuai wilayah dan kebijakan gubernur.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah