Selasa, 17 November 2026 WIB
NASIONAL

UMP 2027 Ditetapkan 21 November, Yassierli Sebut Gubernur Siap

UMP 2027 dibahas Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Jakarta
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan jadwal penetapan UMP 2027

JAKARTA — UMP 2027 ditetapkan paling lambat 21 November 2026, kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Jakarta Selatan, Selasa (17/11). Ia menyebut para gubernur di seluruh Indonesia siap mengikuti jadwal pengumuman upah minimum provinsi itu.

Batas tersebut menentukan kapan pemerintah daerah mengumumkan upah minimum yang menjadi acuan bagi pekerja dan perusahaan di setiap provinsi. Setelah UMP, pemerintah daerah dijadwalkan mengumumkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada 26 November 2026.

Yassierli menyampaikan kepastian itu setelah berkoordinasi dengan kepala dinas pada 13 November dan bertemu para gubernur, bupati, serta wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November. Menurut dia, para kepala daerah menyatakan siap menetapkan UMP sesuai jadwal.

UMP 2027 dan kesiapan gubernur

Pengalaman menetapkan kebijakan pengupahan pada periode sebelumnya turut menjadi pertimbangan Yassierli. Ia menilai proses kali ini bukan hal baru bagi para gubernur, sehingga pemerintah optimistis tenggat dapat dipenuhi.

“Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi, kami optimis. Waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa mereka lakukan,” ujar Yassierli saat ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker.

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengirim surat edaran kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Isinya mencakup data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta perkiraan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu kebutuhan dasar yang menjadi salah satu pertimbangan pengupahan.

Jadwal pemerintah membedakan pengumuman upah minimum provinsi dan sektoral. Gubernur harus menetapkan UMP dan UMSP, sedangkan penetapan upah minimum kabupaten/kota serta upah minimum sektoral kabupaten/kota dapat dilakukan oleh gubernur.

Perhitungan mengacu pada kondisi daerah

Dewan Pengupahan Daerah ikut merumuskan rekomendasi sebelum gubernur mengambil keputusan akhir. Dewan ini mencakup perwakilan pengusaha, serikat pekerja dan buruh, serta pemerintah. Mereka membahas data dan panduan Kemnaker, lalu menyampaikan rekomendasi kepada gubernur.

Bagi pekerja, proses itu menentukan angka upah minimum yang berlaku di wilayahnya. Bagi pengusaha, jadwal dan dasar perhitungan memberi acuan untuk menyiapkan kebijakan pengupahan. Karena itu, rekomendasi daerah dan keputusan gubernur menjadi bagian penting sebelum angka UMP diumumkan.

Penghitungan UMP 2027 mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula yang digunakan memuat indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Kemnaker menyiapkan estimasi KHL memakai data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik. Komponennya meliputi pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Untuk tingkat kabupaten/kota, Kemnaker juga menyusun estimasi KHL dengan mengelompokkan daerah berdasarkan 11 parameter karakteristik. Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah memakai estimasi itu sebagai pertimbangan, sambil tetap membuka ruang dialog sosial untuk menyerap aspirasi di wilayah masing-masing.

“Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menentukan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten,” ujar Yassierli.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Musim Hujan 2026/2027: Prediksi BMKG dan Cara Cek Peringatan Cuaca