JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membuka pasar lebih luas bagi nelayan dan pembudi daya ikan setelah pemerintah menghubungkan produksi perikanan dengan kebutuhan dapur program. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membantu pemasok mengakses sistem pengadaan Loka MBG.
Langkah itu dapat mempermudah produk ikan lokal masuk ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekaligus memangkas tahapan distribusi. KKP juga mendorong pemasok menyediakan ikan dalam bentuk olahan yang lebih praktis untuk diolah.
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Yanti Permatasari, menyampaikan rencana penguatan rantai pasok dalam Bincang Bahari KKP di Jakarta, Selasa. Pemerintah ingin menyelaraskan hasil produksi dengan kebutuhan pasar melalui temu bisnis dan penguatan jalur distribusi.
MBG jadi akses pasar bagi produsen ikan
Yanti mengatakan MBG memberi peluang pasar yang besar bagi pelaku perikanan. “Pemerintah sudah menciptakan akses pasar melalui program makan bergizi gratis dan itu adalah akses pasar yang besar,” kata Yanti.
Peluang pasar itu perlu diikuti mekanisme yang menghubungkan pemasok dengan pembeli. Menurut Yanti, produksi dari program Kampung Nelayan Merah Putih dan budi daya ikan tematik perlu terserap oleh pasar agar pengembangan ekonomi desa ikut berjalan.
Dampaknya bergantung pada kelancaran pasokan hingga dapur SPPG. Bila pemasok lokal dapat menjangkau pengadaan MBG, hasil nelayan dan pembudi daya berpeluang memperoleh pembeli yang lebih jelas. Dapur pun dapat mengakses produk pangan dari pelaku usaha setempat melalui sistem katalog.
Penguatan rantai pasok juga menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Aturan itu memuat kebijakan penyediaan ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi, kemudahan akses masyarakat terhadap ikan, serta peningkatan minat konsumsi ikan.
KKP siapkan pemasok masuk Loka MBG
KKP akan memfasilitasi pemasok ikan agar dapat menggunakan Loka MBG, aplikasi marketplace yang dirancang untuk menghubungkan dapur SPPG dengan pelaku usaha lokal. Inisiatif Badan Gizi Nasional itu menggunakan katalog agar dapur dapat membeli produk pangan secara langsung.
Direktur Pengolahan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi, berharap mekanisme katalog membuat pengadaan lebih mudah dan transparan. Sistem itu juga diharapkan mengurangi panjangnya jalur distribusi.
“Jadi nanti produknya ada di katalog, dapur bisa beli. Mudah-mudahan begitu semua berbasis katalog, mereka tinggal klik. Itu juga untuk transparansi dan mungkin memutus rantai pasok,” ujar Budi.
KKP turut mendorong produk olahan, termasuk filet ikan dan lele yang sudah dibersihkan. Bentuk produk itu ditujukan untuk menyesuaikan kebutuhan dapur MBG yang memiliki keterbatasan ruang untuk menangani ikan hidup.
Di sisi produksi, kebijakan penyediaan ikan dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2026 mencakup pengembangan perikanan tangkap dan budi daya. Aturan tersebut juga mengarahkan penjaminan pasokan melalui sistem logistik ikan nasional.
KKP menyatakan akan membantu pemasok mengakses sistem pengadaan tersebut agar produk perikanan lebih mudah diserap dapur MBG. “Itu juga untuk transparansi dan mungkin memutus rantai pasok,” ujar Budi.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah