KKP Perkuat Mutu Ikan Asin, Jangkau 12.629 Usaha Kecil

JAKARTA — KKP memperkuat pembinaan mutu ikan asin untuk menjangkau 12.629 unit usaha pengolahan di Indonesia. Langkah ini ditujukan menjaga keamanan produk yang banyak dikonsumsi masyarakat sekaligus menjadi sumber penghidupan pelaku usaha.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengandalkan 1.080 Pembina Mutu Terdaftar untuk mendampingi pengolah, terutama usaha mikro dan kecil. Pembinaan akan menyasar cara memilih bahan baku, menggarami, mengeringkan, hingga menyimpan ikan asin dengan baik.

Ribuan usaha tersebar di sentra produksi

Data KKP mencatat 496 sentra penggaraman dan pengeringan ikan skala mikro dan kecil di Indonesia. Sentra-sentra itu menaungi sekitar 12.629 unit usaha pengolahan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembinaan perlu berjalan berkelanjutan karena ikan asin dikonsumsi masyarakat luas dan menopang penghidupan ribuan pelaku usaha.

“Ikan asin sebagai salah satu produk olahan perikanan yang banyak dikonsumsi masyarakat sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pelaku usaha. Karena itu, pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mutu dan keamanan produk tetap terjaga,” ujar Sakti dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (13/11).

Bagi konsumen, mutu pengolahan berpengaruh langsung pada keamanan ikan asin yang dijual dan dikonsumsi. Pendampingan di tempat produksi diharapkan membantu pelaku usaha menjaga kebersihan dan mengurangi risiko produk terpapar serangga, tanpa mengabaikan kebutuhan usaha kecil untuk menerapkan cara yang sederhana.

Pembina mendampingi praktik pengolahan

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Yudi Nurul Ihsan menyebut Pembina Mutu Terdaftar berhubungan langsung dengan pelaku usaha di daerah. Peran mereka diarahkan untuk menyamakan pemahaman dan mendorong praktik pengolahan yang baik diterapkan konsisten di sentra produksi.

KKP telah menggelar konsolidasi dengan dinas kelautan dan perikanan daerah serta para pembina. Pertemuan itu diikuti 277 peserta dan melibatkan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Yudi mengatakan koordinasi dengan pembina di daerah terus dilakukan agar pendampingan lebih efektif. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat terus menikmati ikan asin yang aman dan bermutu,” ujarnya.